KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Prestasi kerja Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga mendapat pengakuan secara nasional. Kedua bupati itu dinilai sukses mengembangkan kawasan transmigrasi di daerahnya dengan indeks perkembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).
Bupati Kery dan Bupati Surunuddin menerima Lencana Bakti Transmigrasi dan piagam penghargaan atas dedikasinya mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di otoritanya. Lencana disematkan dan penghargaan diserahkan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, saat acara Rakornas Kawasan Transmigrasi tahun 2023 di aula Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (16/5), kemarin.
Bupati Kery mengatakan, selain sebagai surganya investasi, Konawe merupakan tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa. "Dengan penghargaan ini, saya tak perlu cerita detail dan rinci tentang kemajuan sektor transmigrasi di Konawe. Parameter dan indikator kemajuannya, saya kira pemerintah pusat sendiri yang menganalisa, menilai dan mempublikasikannya pada hari ini (kemarin,red). Alhamdulillah, Konawe dianggap sukses dan berprestasi," ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, Selasa (16/5), kemarin.
Bupati Konawe 2 periode itu berpandangan, majunya Konawe sebagai daerah dengan ekonomi terbaik di Sultra, tidak terlepas dari kontribusi warga transmigrasi. Menurutnya, warga transmigrasi punya andil besar, terutama dalam menjadikan Konawe hingga mashyur sebagai wilayah lumbung beras Sultra.
"Warga transmigrasi dan lokal, semua hidup rukun di Konawe. Mau dari Jawa, Bali dan suku-suku lainnya, semuanya bersinergi dan membuat Konawe jadi seperti miniaturnya Indonesia. Makanya berani saya katakan kalau Konawe adalah surganya transmigrasi," imbuh Bupati Kery.
Konsep pembangunan "Desa Maju Konsel Hebat" yang digencarkan Bupati Konsel, Surunuddin Dangga berbuah manis. Pembangunan berbasis pedesaan itu mendatangkan penghargaan dari Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar berupa Lencana Bakti Transmigrasi dan piagam.
Bupati Surunuddin mengatakan penghargaan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Konsel khususnya masyarakat transmigrasi. "Penghargaan ini milik kita semua yang telah bahu membahu mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Terimakasih atas dukungan masyarakat transmigrasi yang telah mendukung kegiatan Pemkab dalam mewujudkan Desa Maju Konsel Hebat," ujarnya kepada Kendari Pos, Selasa, kemarin.
Bupati Konsel 2 periode itu menegaskan komitmennya bekerja untuk masyarakat. Ia mendongkrak perekonomian masyarakat sesuai potensi masing-masing desa. Untuk memaksimalkan itu program kerja yang dijalankannya berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat Konsel. Saya bekerja sesuai amanah untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Itulah tugas saya," terang Bupati Surumuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Konsel, I Gusti Adi Suwantara menjelaskan pengargaan Lencana Bakti Transmigrasi yang diraih merupakan wujud nyata kinerja seorang pemimpin visioner seperti Bupati Surunuddin.
"Kerja nyata beliau membangun daerah dengan konsep Desa Maju Konsel Hebat melalui aktualisasi program-program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pemberdayaan warga eks transmigrasi," ujar I Gusti Adi.
Konsep pembangunan dari desa sesuai potensi masing-masing diintervensi dengan program strategis. Mulai dari peningkatan insfrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, dan program pembangunan lainnya.
"Semua itu menjadi satu kesatuan mewujudkan visi dan misi menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul Dan Amanah Berbasis Perdesaan. Serta mewujudkan Desa Maju Konsel Hebat," kata I Gusti Adi.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, saat ini tercatat lebih dari 5 ribu kepala keluarga (KK) dari Pulai Jawa dan Bali masuk ke dalam daftar tunggu transmigrasi. Namun pemerintah tak ingin terburu-buru memenuhi antusiasme itu dan memprioritaskan untuk mendesain program transmigrasi sebaik mungkin.
"Salah satunya kita mendorong perubahan undang-undang (UU) dan peraturan dibawahnya. Misalnya, kepemilikan lahan secara komunal. Itu sangat penting hari ini dan kita sudah berkoordinasi dengan BPN," bebernya.
Selain itu, Abdul Halim Iskandar mendorong perubahan citra transmigrasi yang dulunya lekat dengan simbol cangkul dan sabit, alias cara-cara tradisional. Menurutnya, pandangan semacam itu harus diubah dengan pemakaian alat-alat pertanian modern semisal hand traktor dan sebagainya.
"Selanjutnya, minimal luas lahan yang diserahkan kepada transmigran. Kemendes-PDTT mengusulkan menjadi 3 hektare per KK, dari semula hanya 2 hektare saja," tandas Abdul Halim Iskandar. (adi/ndi/b)
