Pengamat : Timsel Harus Bekerja Transparan dan Profesional
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) masih bergulir. Kini memasuki tahapan seleksi psikologi, setelah tahap pemberkasan dan Computer Assisted Test (CAT) tuntas. Publik berharap proses seleksi anggota KPU kabupaten dan kota berjalan transparan dan profesional. Melahirkan penyelenggara Pemilu profesional kini di tangan tim seleksi (Timsel), yang nantinya bermuara pada Pemilu/Pilkada berkualitas.
Publik berharap pula, timsel bekerja profesional dan tidak tergoda rayuan "transaksional" yang berpotensi terjadi sehingga dapat mencederai jalannya seleksi dan juga berpotensi membahayakan kredibilitas penyelenggara terpilih dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada serentak 2024.
Pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, sejauh ini timsel calon anggota KPU kabupaten/kota, bekerja dengan baik. Mulai tahap seleksi berkas dilakukan transparan. Nama-nama yang lulus diumumkan ke publik melalui media massa sesuai abjad nama peserta. Hal itu sudah sesuai dengan regulasi.
"Konsistensi untuk terbuka ke publik wajib menjadi ruh para timsel. Setiap tahapan yang sedang bergulir mesti disampaikan secara terang benderang. Termasuk ketika ada penundaan pengumuman, juga mesti diumumkan agar tidak mengundang kecurigaan yang pada akhirnya berujung protes dari peserta," kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Selasa (4/4), kemarin.
Metode tes calon anggota KPU, kata dia, tahap CAT dan psikologi digabung. Pada tes CAT, para peserta sudah bisa mengetahui nilai masing-masing setelah mengerjakan soal ujian, namun tidak akan berarti apa-apa ketika saat pada tes psikologi memperoleh nilai rendah. Yang pada akhirnya tidak akan direkomendasikan.
"Nah, jika ada peserta yang mengajukan protes atau keberatan atas nilai yang diperoleh saat tes psikologi, maka timsel harus membuka nilainya. Dengan catatan, timsel diberikan hasil nilai dari instansi penyelenggara tes psikologi," beber Dr.Najib Husain.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (Fisip UHO) itu menjelaskan, sistem tes psikologi bersifat tertutup dan diselenggarakan instansi tertentu yang ditunjuk pusat. Karena materi dan hasilnya berkaitan dengan kepribadian para peserta.
Mantan timsel seleksi calon anggota KPU Sultra itu mengingatkan agar senantiasa mengedepankan transparansi dan profesionalisme dalam bekerja. Ia juga mengingatkan timsel agar tidak melakukan upaya transaksi dengan peserta. "Sebagai mantan timsel, saya dan publik berharap agar proses seleksi ini nol rupiah. Artinya jangan ada transaksi antara timsel dan peserta," imbuh Dr.Najib Husain.
Menurutnya, ketika hal itu terjadi maka akan merusak tatanan penyelenggaraan Pemilu ke depan. Sebab, ketika komisioner terpilih karena adanya transaksi kapital, maka pasti dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara berpotensi melakukan hal yang sama. Bisa jadi tahun pertama memimpin sebagai komisioner KPU mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat mengikuti seleksi.
Dr.Najib Husain menambahkan, yang dapat mengawasi adanya potensi transaksional antara timsel dan peserta adalah Komite Pemilih Indonesia (KIP). Selain itu, pengawasan dari masyarakat. Jika ditemukan adanya fakta atau bukti transaksi, maka bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Sultra, Asrizal Pratama Putra, meminta timsel calon anggota KPU kabupaten/kota agar selektif dan independen dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, timsel garda terdepan dalam menentukan masa depan daerah ini pada lima tahun ke depan melalui pemilihan komisioner KPU yang berkualitas dan berkompeten. Komisioner terpilih nantinya bekerja dalam pemilihan calon pemimpin melalui Pilkada.
"Proses seleksinya harus ketat. Timsel tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun sehingga nanti komisioner yang dihasilkan adalah benar-benar penyelenggara yang dilahirkan dari proses yang baik sesuai perundang-undangan. In Sya Allah, jika semua dimulai dengan hal yang baik, maka akan dihasilkan pula pemimpin-pemimpin terbaik bangsa ini. Kami akan bantu mengawasi,” pungkas Asrizal.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sultra lainnya, Bustam mengatakan, kapasitas timsel dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota sangat menentukan hasil penyelenggaraan Pemilu/Pilkada ke depan. Karenanya, hal-hal yang bisa melukai kredibilitas atau profesionalisme penyelenggaraan seleksi, mesti dihindari.
Ia mencontohkan seperti potensi adanya transaksional antara timsel dan peserta seleksi. Tak hanya itu, sudah menjadi rahasia umum kerap ada peserta titipan dari partai politik atau organisasi tertentu. "Pada titik ini, integritas timsel diuji. Apakah mampu melaksanakan seleksi secara konsisten memegang teguh idealisme kode etik sebagai timsel, ataukah malah terjerumus dalam huru hara kelam transaksional," kata Bustam kepada Kendari Pos, Selasa (4/4), kemarin.
Politisi Partai Gerindra Sultra itu menekankan, menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal 10 bulan, timsel harus benar-benar teliti dan efektif menilai peserta. Karena jika terjadi kekeliruan, dalam artian peserta yang lulus tidak memiliki wawasan atau kapabilitas mumpuni tentang kepemiluan, maka dampaknya bisa berakibat fatal.
Ancaman negatif penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis tentu dalam bayang-bayang publik, ketika komisioner yang dilantik nanti, tidak benar-benar berkualitas. "Tugas kita sekarang bersama masyarakat adalah bahu membahu mengawasi kinerja timsel. Mendukung dan mendorong timsel bekerja dengan baik dan benar-benar nol rupiah. Artinya tidak melakukan atau menempuh cara transaksional dengan peserta," pungkas Bustam. (ali/ags/b)
MENUJU PEMILU/PILKADA BERKUALITAS
SELEKSI
-Seleksi calon anggota KPUD kab/kota se-Sultra masih bergulir
-Kini memasuki tahap seleksi psikologi
-Tahap pemberkasan dan Computer Assisted Test (CAT) sudah tuntas
-Publik berharap proses seleksi anggota KPU kab/kota berjalan transparan dan profesional
-Melahirkan KPU kab/kota profesional kini di tangan tim seleksi (Timsel)
-KPU kab/kota profesional akan bermuara pada hasil Pemilu/Pilkada berkualitas
PUBLIK
-Publik berharap timsel bekerja profesional
-Timsel tidak tergoda rayuan "transaksional" yang berpotensi terjadi
-Jika itu terjadi maka dapat mencederai jalannya seleksi
-Selain itu, berpotensi membahayakan kredibilitas penyelenggara terpilih
-Dapat pula berdampak pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada 2024
PENGAMAT
-Pengamat politik menilai timsel calon anggota KPUD bekerja baik
-Mulai tahap seleksi berkas dilakukan transparan
-Peserta yang lulus diumumkan ke publik di media massa
-Konsistensi terbuka ke publik menjadi ruh timsel bekerja
-Setiap tahapan bergulir mesti disampaikan ke publik
-Termasuk ketika menunda pengumuman agar tidak mengundang kecurigaan
-Hasil tes psikologi harus dibuka ketika ada peserta yang protes/keberatan
TIMSEL HARUS PROFESIONAL
-Pengamat politik ingatkan timsel mengedepankan transparansi dan profesionalisme
-Selain itu, timsel diingatkan agar tidak melakukan upaya transaksi dengan peserta
-Proses seleksi harus berjalan di atas rel nol rupiah
-Artinya, jangan ada transaksi antara timsel dan peserta
-Jika itu terjadi, akan merusak tatanan penyelenggaraan Pemilu
-Kinerja timsel diawasi Komite Pemilih Indonesia (KIP)
-Termasuk pengawasan dari masyarakat
-Jika ditemukan fakta/bukti transaksi, bisa dilaporkan ke DKPP RI
DPRD
-DPRD Sultra meminta timsel agar selektif dan independen bertugas
-Timsel garda terdepan dalam menentukan masa depan daerah melalui Pemilu/Pilkada
-Sebab, timsel akan memilih anggota KPU berkualitas dan berkompeten
-Komisioner terpilih nantinya bekerja dalam pemilihan calon pemimpin melalui Pilkada.
-Timsel tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun
-DPRD akan membantu mengawasi proses seleksi calon KPUD
-Sudah menjadi rahasia umum ada titipan dari parpol atau organisasi tertentu
-Pada titik ini, integritas timsel diuji
-Timsel harus benar-benar teliti dan efektif menilai peserta
DATA DIOLAH KENDARI POS DARI BERBAGAI SUMBER
