KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri membuka peluang buat Indomaret berinvestasi. Apalagi kehadiran investasi di daerah tak bisa dihalangi, mengingat adanya intruksi Presiden Republik Indonesi, Joko Widodo untuk mempermudah masukannya investasi. “Kita tidak bisa menghalangi investasi. Apalagi sengaja mempersulit untuk mendapatkan sesuatu. Itu tidak boleh,” kata Bahri saat menghadiri sosialisasi imigrasi data perizinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA beberapa waktu lalu.
Sebagai wujud implementasi hasil penilaian pelayanan publik yang baik, kata dia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus menindaklanjuti setiap permohonan izin usaha yang masuk. Proses izin itu harus dipermudah agar pertumbuhan investasi di Mubar terus naik. Termasuk indomaret. “Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan DPMPTSP, kalau ada pelaku usaha mengajukan izin agar diproses dan dilakukan kosultasi publik. Karena kita tidak bisa melarang atau menghambat investasi,” ungkap Mubar satu itu.
Meski begitu, kehadiran Indomaret di Mubar tidak serta merta diterima begitu saja. Pemkab Mubar perlu membuat kebijakan untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. Sehingga kehadiran Indomaret bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat Mubar. “Kita perlu bergaining. Kita perlu membuat kebijakan tambahan. Yaitu memperkuat persyaratan- persyaratan tambahan sepajang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, mewajibkan indomart memasarkan seluruh produk UMKM kita (Mubar). Kemudian wajib menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Mubar, yang tadinya 10 bisa sampai 100 orang,” ungkap Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu.
Hal tersebut ia telah konsultasikan ke Ombudsman. Dan Pemkab dianggap oleh Ombudsman tidak melakukan maladministrasi dan tidak mempersulit pelayanan publik. (ahi/b)
