--DJPb : Bisa Berdampak DD Tahap II dan III Tak Dicairkan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembangunan desa di 5 kabupaten hampir dipastikan berjalan lamban. Sumber anggaran pembangunan berupa Dana Desa (DD) belum dicairkan. Pemerintah desa di 5 daerah itu belum sama sekali mencairkan DD tahap I (pertama). Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra menyebut 5 kabupaten itu adalah Muna, Buton, Buton Utara (Butur), Konawe Kepulauan (Konkep) dan Buton Tengah (Buteng).
"Pencairan DD Sultra tahun ini memang masih sangat lambat. Desa-desa di 5 kabupaten itu sama sekali belum mencairkan DD, baik DD BLT maupun DD non BLT," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Syarwan kepada Kendari Pos usai pemaparan laporan capaian APBN di Sultra, Selasa (28/3), kemarin.
Syarwan menyebut, masih ada 8 kabupaten yang tercatat belum mencairkan DD BLT.
8 delapan kabupaten itu adalah Buton, Muna, Konawe Selatan (Konsel), Wakatobi, Konawe Utara (Konut), Butur, Konkep dan Buteng. "Ini tentu sangat kita sayangkan. Padahal uangnya sudah disiapkan, tapi belum dimanfaatkan, " ungkapnya.
Dia menambahkan, lambannya pencairan DD di Sultra masih menjadi "pekerjaan rumah/PR" besar saat ini. Sebab anggaran DD yang harusnya tersalur 40 persen di triwulan pertama, namun sejauh ini baru tersalur sekira 2,81 persen. Laporan DD tersalur pada Februari dan Maret 2023 baru sekira 11-12 persen.
"Karena itu saya mengimbau kepada semua pemerintah desa dan pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk segera menyelesaikan persyaratan pencairan DD BLT dan DD non BLT, " tutur Syarwan.
Syarwan menjelaskan, apabila sampai batas yang ditentukan, desa-desa tak mencairkan DD, maka DD tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) tak akan dapat dicairkan. Pada konteks ini, daerah-daerah di Sultra yang belum mencairkan DD akan merugi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Syarwan, lambannya pencairan DD karena sebagian besar desa masih memproses penetapan APBDes. Selain itu, beberapa kabupaten masih ragu menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk DD BLT.
"Padahal kita sudah sampaikan, berikan BLT paling sedikit 10 persen dari anggaran DD, mengingat angka kemiskinan di Sultra cukup tinggi. Berada di peringkat 14 secara nasional dan peringkat 4 dari 6 provinsi di regional Sulawesi. Sangat penting DD BLT segera disalurkan untuk mereka yang membutuhkan," tegas Syarwan.
Ia berharap pemerintah desa segera memenuhi persyaratan pencairan DD BLT sehingga masyarakat, terutama kategori miskin ekstrem segera terbantu. Selain itu DD perlu segera dicairkan mengingat ini Maret ini sudah triwulan ketiga. "Apabila DD cepat cair tentu anggarannya bisa dipakai untuk pembangunan desa, " imbuh Syarwan.
Sebaliknya, jika anggaran DD lamban dicairkan dikhawatirkan ekonomi masyarakat melambat. Bahkan, bisa jadi anggaran DD dialihkan untuk refocusing dan realokasi anggaran dalam mengantisipasi kondisi ekonomi. "Karena itu, seluruh daerah agar segera lakukan pencairan DD," tutup Syarwan. (rah/c)
