--Kemenag Sultra Masifkan Bimbingan Manasik Haji 2023
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Penyelenggaraan musim haji diperkirakan Juni 2023. Kendati masih sekira 2 bulan lagi, pemerintah sudah mulai mempersiapkan keperluan dan berbagai hal teknis lainnya.
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sultra menggelar bimbingan manasik haji untuk mempersiapkan calon haji sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah.
Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sultra, Marni mengatakan, manasik haji merupakan salah satu agenda penting yang harus diikuti jemaah sebelum berhaji.
"Mereka diedukasi tentang rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Supaya nanti (ibadah) bisa lancar ketika berada ditanah suci," ujar Marni kepada Kendari Pos, Selasa (28/3), kemarin.
Dalam manasik haji, lanjut Marni, jemaah diajarkan tata cara beribadah yang baik, benar dan sesuai syariat. Misalnya diedukasi tata cara tawaf, sa’i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya.
"Pelaksanaan (manasik haji) dilaksanakan di seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) yang memiliki balai haji. Manasik juga diselenggarakan secara terpadu di kantor Kemenag. Lokasi manasik haji dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci," ungkap Marni.
Kemenag Sultra juga meminta seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit dan prima sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian haji mulai dari persiapan, pemberangkatan, hingga pemulangannya kembali ke tanah air.
Marni menambahkan, tahun ini Sultra kebagian kuota haji sebanyak 2.019 orang. Rinciannya, 1.900 jemaah reguler, 101 jemaah lansia, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) 3 orang, dan Petugas Haji Daerah sebanyak 15 orang.
Marni menuturkan, penetapan kouta haji Sultra tahun ini jadi momentum bagi jemaah untuk mempersiapkan diri mengikuti rangkaian haji seperti diantaranya vaksin meningitis, pengurusan dokumen (pasport) serta melaksanakan sejumlah pemeriksaan kesehatan.
"Kalau semua persiapan sudah matang kita tinggal tunggu jadwal pemberangkatan. Namun sebelumnya kita menunggu pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji wajib dilunasi untuk mengamankan nomor porsi haji. Jika tidak dilunasi, maka sesuai ketentuan porsi haji dialihkan kepada nomor porsi selanjutnya," kata Marni.
Saat ini, Kemenag Sultra masih menunggu regulasi atau Keputusan Presiden (Keppres) BPIH dari pemerintah termasuk regulasi turunannya seperti jadwal pemberangkatan, pembagian kelompok terbang (Kloter), dan lainnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sudirman meminta Kemenag memberikan pendampingan yang terbaik kepada calon jemaah haji. Menurutnya, Kemenag bertanggung jawab penuh terhadap persiapan pelaksanaan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan hingga kepulangannya kembali ke tanah air.
"Kemenag harus melayani calon jemaah haji dengan sebaik-baiknya. Harus dituntun. Terutama mereka yang lansia. Kita ingin para orang tua dan saudara kita yang berangkat berhaji, kembali dengan selamat ke tanah air dan menjadi haji mabrur. Jadi harus didampingi," pinta Sudirman.
Untuk diketahui, Kemenag RI dan Komisi VIII DPR-RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Biaya ini ditetapkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada 15 Februari 2023.
Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah, rata-rata Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen. Sedangkan 44,7 persen lainnya atau Rp40.237.937 ditutup dari nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kemenag menargetkan Keppres penyelenggaraan ibadah haji 2023 diterbitkan sebelum Idulfitri. "Target saya sebelum lebaran keppres ini sudah bisa dikeluarkan," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Senin (27/3).
Belum terbitnya keppres, kata Menag Yaqut, lantaran ada data yang terlewat diolah oleh Ditjen PHU Kemenag sehingga ada kekurangan data yang belum diinput. Salah satunya, terkait selisih Bipih selisih kurs kontrak penerbangan dengan maskapai Saudi Airlines dan kekurangan biaya ribuan calon jemaah lunas tunda 2020 yang akan berangkat pada tahun ini. (ags/b/jpg)
