Harga Sembako Melonjak, Mendagri Minta Pemda Kendalikan Inflasi

  • Bagikan
Sekda Sultra, Asrun Lio (dua dari kanan) saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan High Level Meeting (HLM) secara nasional yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian melalu rapat virtual, Senin (27/3), kemarin.

--Sekda Instruksikan Penggunaan Biaya Tak Terduga

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sebelum bulan suci Ramadan, harga sembilan bahan pokok (sembako) mulai merangkak naik. Harga kebutuhan pokok itu terus melonjak selama bulan suci Ramadan tahun 2023. Terutama komoditas beras. Situasi itu memicu terjadinya inflasi. Pemerintah pusat pun melakukan langkah pengendalian inflasi di daerah-daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan High Level Meeting (HLM) bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara nasional. Rakor tersebut diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, pejabat terkait dan Forkopimda Sultra secara virtual di Rujab Gubernur Sultra, Senin (27/3), kemarin.

Dalam rakor itu, Menteri Tito terhenyak mendengar harga beras di Kabupaten Buton Utara (Butur) menembus angka Rp18.750 per kilogram. Ia mengatakan harga beras di Butur tertinggi secara nasional. "Inflasi tertinggi khusus untuk komoditas beras tertinggi di Buton Utara dan Sumatera Barat, " ujarnya.

Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk bersatu menekan dan mengendalikan inflasi. Menteri Tito meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menggunakan biaya tak terduga (BTT) yang melekat dalam anggaran daerah masing-masing.

"Kita sudah sampaikan bila terjadi inflasi, bisa menggunakan BTT. Sebab, ada beberapa daerah yang stoknya melimpah, sehingga daerah yang kekurangan bisa menghubungi daerah yang berlebih. Bahkan untuk menjaga harga tetap stabil sampai ke pedagang, pemda bisa menggunakan BTT untuk mensubsidi transportasi penyediaan bahan pangan," jelas Menteri Tito.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu menuturkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, produksi komoditas pertanian saat ini masih surplus. Namun banyak daerah mengalami defisit. Karena itu, pemda melalui Disperindag harus turun mengecek komoditas kebutuhan pokok terdistribusi secara baik atau tidak oleh distributor.

"Awasi distribusinya. Jangan sampai ditahan. Jika ditemukan ada yang menahan stok (kebutuhan pokok) akan diberi sanksi tegas karena melanggar hukum. Penegakan hukum perlu jadi perhatian bagi mereka yang menimbun stok," tegas Menteri Tito.

Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan bersama Mendagri, terdapat 114 daerah di Indonesia surplus komoditas kebutuhan pokok. Daerah yang defisit harus membuat surat permintaan ke daerah-daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

"Sejak inflasi menjadi perhatian nasional sudah dikeluarkan surat edaran Mendagri untuk penggunaan biaya tak terduga (BTT). Biaya itu digunakan untuk subsidi biaya transportasi
permintaan bahan kebutuhan pokok di daerah surplus. Tujuannya agar harga kebutuhan pokok tetap normal ketika tiba di daerah defisit. Itulah bentuk intervensi pemerintah," jelas Sekda Asrun Lio kepada Kendari Pos, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Dikbud Sultra itu menuturkan, harga beras melonjak terjadi juga di Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Muna dan Kolaka Utara. Hanya saja, harga beras di Butur yang paling tinggi sehingga ini menjadi sorotan nasional. Harga beras di Butur mencapai Rp18.750 per kilogram. Padahal harga normalnya, untuk beras premium tertinggi sekira Rp13 ribu per kilogram dan beras medium sekira Rp10-an ribu per kilogram.

"Saya sudah instruksikan Sekda Butur agar segera melakukan interferensi (campur tangan), namun kendala mereka terkait anggaran. Pemerintah sudah memberi ruang untuk menggunakan BTT dalam penanganan inflasi. Sehingga hal ini tak menjadi masalah berlarut, " tutur Sekda Asrun sembari mengimbau TPID Sultra untuk menggelar pasar murah di Butur agar harga kembali stabil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, Sitti Saleha mengakui harga melonjak pada beberapa komoditas. Karena itu, Sitti Saleha bersama TPID Sultra menggelar pasar murah dan memantau harga-harga kebutuhan pokok melalui sidak di pasar-pasar.

"Kita juga sudah tegaskan akan memberi sanksi kepada distributor jika terbukti menimbun stok bahan pangan. Namun sejauh ini belum ada laporan terkait itu," ujar Sitti Saleha.

Untuk diketahui, sebelum bulan suci Ramadan, Satgas TPID Sultra bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sultra turun ke lapangan dan memastikan harga bahan pangan di pasar-pasar.
TPID yang dipimpin Kepala Disperindag Sultra, Sitti Saleha blusukan di Pasar Mandonga, Gudang Bulog dan Hypermart The Park Kendari.

Tim memastikan stok sembako aman dan harga sembako fluktuatif. Harga cabai rawit di pasar tradisional melonjak hingga 50 persen. "Kisaran harganya naik sekira Rp70 ribu dari harga normalnya Rp35 ribu," ujar Sitti Saleha saat itu.

Masih di pasar tradisional, harga daging sekira Rp135 ribu per kilogram. Harga daging beku di Hypermart sekira Rp80 ribu per kilogram. "Harga bawang Rp35 ribu per kilogram. Sementara ikan kembung Rp35 ribu per kilogram dan telur ayam sekira Rp55 ribu. Kedua komoditas ini ada kenaikan," tandas Sitti Saleha. (rah/c)

BERSAMA TEKAN INFLASI

HARGA NAIK
-Sebelum bulan Ramadan, harga sembako merangkak naik
-Harga-harga terus melonjak selama bulan Ramadan 2023
-Terutama komoditas beras
-Situasi itu memicu terjadinya inflasi
-Mendagri, Pemprov Sultra dan pemkab/pemkot berupaya mengendalikan inflasi

TERTINGGI NASIONAL
-Harga beras di Kab.Buton Utara (Butur) tertinggi nasional
-Mendagri Tito terhenyak, harga beras di Butur berkisar Rp18.750/kg
-Harga normal beras premium sekira Rp13 ribu per/kg
-Beras medium sekira Rp10-an ribu/kg
-Harga beras melonjak terjadi juga di Kab.Wakatobi, Buteng, Muna dan Kolut
-Hanya saja, harga di Butur yang paling tinggi secara nasional

INSTRUKSI MENDAGRI
-Mendagri perintahkan Pemprov Sultra mengendalikan inflasi
-Mendagri minta pemda untuk menggunakan biaya tak terduga (BTT)
-Daerah defisit kebutuhan pokok dapat meminta ke daerah surplus stok
-Untuk menjaga harga tetap stabil, pemda bisa pakai BTT
-BTT untuk subsidi biaya transportasi penyediaan bahan pangan
-Disperindag harus turun mengecek kebutuhan pokok di level distributor

TAHAN STOK, KENA SANKSI
-Mendagri minta Disperindag mengawasi distribusi bahan pangan
-Jangan sampai stok bahan pangan ditahan oleh distributor
-Jika ditemukan menahan stok, distributor akan diberi sanksi tegas
-Sebab, perbuatan itu melanggar hukum

INSTRUKSI SEKDA SULTRA
-Daerah defisit harus meminta bahan pangan daerah surplus
-Pemda di Sultra diperintahkan gunakan BTT
-BTT sebagai biaya transportasi permintaan bahan pangan di daerah surplus
-Tujuannya agar harga tetap normal ketika tiba di daerah defisit
-Sekda Sultra sudah instruksikan Sekda Butur segera menginterferensi
-Sekda Sultra imbau TPID Sultra gelar pasar murah di Butur

HARGA PRA RAMADAN
-Pra Ramadan, Disperindag dan Satgas TPID Sultra sidak pasar
-Sidak dilakukan untuk memastikan stok dan harga bahan pangan
-Ditemukan ada kenaikan beberapa komoditas pangan
-Harganya cabai rawit Rp70 ribu dari harga normalnya Rp35 ribu
-Harga daging di pasar tradisional Rp135 ribu/kg
-Harga daging beku di Hypermart, Rp80 ribu/kg
-Harga bawang Rp35 ribu/kg
-Harga ikan kembung Rp35 ribu/kg
-Telur ayam Rp55 ribu

DATA DIOLAH KENDARI POS DARI BERBAGAI SUMBER

  • Bagikan