Menyelaraskan Program Prioritas Pembangunan Sultra
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, sukses digelar di Vila Nirwana Kota Baubau, Senin (20/3). Musrenbang dibuka langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi dan dihadiri para kepala daerah/perwakilan kabupaten/kota se Sultra,
jajaran forkopimda Sultra, forkopimda kabupaten / kota, Ketua DPRD, OPD Pemerintah Provinsi, OPD kabupaten/kota, Ketua KONI, Ketua KNPI, ormas, dan tokoh masyarakat.
Musrenbang ini mengangkat tema: Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Unggul dan Kompetitif. Salah satu urgensi Musrenbang ini adalah menyelaraskan program prioritas pembangunan Sultra.
Dalam sambutannya,bGubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, Musrembang RKPD tahun 2024, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Hasil dari pelaksanaan Musrembang ini, nantinya akan menjadi bahan dokumen perencanaan tahunan.
“ Untuk itu, perencanaan pembangunan tahun 2024 harus disusun sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan isu strategis yang masih dominan dan target tujuan yang belum tercapai di tahun sebelumnya,’ ungkap Ali Mazi.
Ada empat isu strategis yang masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan Musrembang tahun 2024. Pertama, yakni isu pembagunan sumber daya manusia. Meskipun pembangunan manusia di Sultra terus merangkak naik, yang mana tahun 2022 mencapai 72,23 persen.
Namun, angka itu masih dibawah rata-rata nasional yakni di angka 72.91 persen.
"Oleh karena itu, isu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sultra masih menjadi isu utama. Terutama kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan dasar masih belum optimal. Sehingga menjadi fokus kita," jelasnya.
Kedua, isu inflasi, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Menurut Ali Mazi, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih.
“Diantaranya, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan miskin. Alhamdulillah, dalam penanganan inflasi, kita masuk terbaik keempat dan mendapatkan dana insentif dari Kemenkeu sebesar Rp 10 miliar," terangnya.
Adapun isu ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi Sultra saat ini 5,53 persen. Itu lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,31 persen. Kemudian infrastruktur dasar dan kewilayahan Sultra masih belum optimal.
“Kita patut bersyukur, tingkat pengangguran di Sultra hanya 3,36 persen. Lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 5,86 persen,” ujarnya.
Adapun isu keempat adalah tata kelola pemerintahan yang belum optimal. “Pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaran pemerintahan. Perbaikan tata kelola harus dilakukan melalui sistem pemerintahan berbasis eletronik, sistim informasi pemerintahan daerah (SIPD) serta kebijakan satu data," imbuhnya.
Musrembang RKPD tahun 2023, merupakan musrembang terakhir masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi dan Wagub Sultra Lukman Abunawas. Sebab, keduanya akan mengakhiri masa jabatan 5 September 2023 mendatang. Hasil Musrenbang ini, menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja provinsi tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengungkapkan, secara umum penyelenggaraan Musrembang bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara dengan prioritas pembagunan kabupaten/kota. Serta sebagai wadah koordinasi dalam upaya mensinergikan prioritas pembangunan antar tingkatan pemerintah.
Selain itu tambah dia, penyelenggaraan Musrenbang di Kota Baubau diharapkan, dapat memberikan multiplayer efek terhadap aktivitas perekonomian. Khususnya sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian akibat dampak inflasi.
"Sekaligus sebagai upaya pemerintah provinsi memulihkan kembali perekonomian daerah," ujar J. Robert
Pada kesempatan itu pula, Kepala Bappeda memberikan penghargaan kepada OPD dan pemerintah kabupaten di Sultra. Misalnya, Penghargaan Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sultra Tahun 2023.
“Ini merupakan bentuk apresiasi kepada OPD lingkup Pemprov Sultra dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan," jelasnya.
Penghargaan ini merupakan kedua kalinya dilaksanakan Pemprov melalui Bappeda Sultra.
Tahun ini, Bappeda Sultra memberikan apresiasi kepada 6 OPD dengan mempertimbangkan tiga aspek penilaian. Pertama,
Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan OPD. Ini diukur dari pencapaian kinerja urusan OPD. Kedua, Kualitas Dokumen Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022. Ini inilai dari konsistensi dan sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ketiga, proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Ini dinilai dari kesesuaian tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Permendagri 86 tahun 2017.
Hasil Penilaian Penghargaan Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023 yakni juara I Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan skor 85. Juara 2, Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan skor 83. Juara ketiga Dinas Lingkungan Hidup, dengan skor 80.
“Sementara harapan satu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan skor 79,80. Harapan kedua Dinas Kesehatan, dengan skor 78,90 Dan harapan ketiga Rumah Sakit Umum Bahteramas, dengan skor 78,” imbuhnya. (adv/kam)
