Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal menerapkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional mulai tahun depan. Upaya itu ditempuh untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Rencana itu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Yusmin sangat mendukung kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Yusmin mengatakan, penerapan kurikulum merdeka sangat baik untuk memberikan keleluasan kepada penyelenggara pendidikan menciptakan pendidikan yang berkualitas.
"Kurikulum ini sangat baik, karena ada ruang waktu bagi tenaga pendidik dan siswa untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam belajar," ujar Yusmin, kepada Kendari Pos, Minggu (19/3), kemarin.
Program merdeka belajar, kata Yusmin sebelumnya sudah diujicobakan dibeberapa sekolah di Kota Kendari dan beberapa sekolah lainnya di Sultra. Hasilnya, banyak satuan pendidikan yang menginginkan transformasi kurikulum pembelajaran itu.
"Sekolah-sekolah sangat antusias menyambut kurikulum merdeka ini. Karena ini kebijakan pemerintah, tentu semua pihak harus mendukung dan berbenah diri untuk menerapkan kurikulum ini," kata Yusmin.
Mantan Kabiro Kesra Setda Provinsi Sultra ini menambahkan, sasaran kurikulum merdeka menyasar 3.709 sekolah di Sultra. Rinciannya, 2.347 SD, 784 SMP, 322 SMA, 174 SMK dan 82 SLB.
Dukungan senada datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sultra, Sudirman. Menurutnya, program tersebut sangat baik untuk mentransformasi kurikulum sebelumnya (kurikulum 2013).
"Metode atau sistem (kurikulum) pembelajaran harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini sudah era digital, penyelenggara pendidikan harus kreatif dalam mengedukasi peserta didiknya. Pemerintah harus mendukung," kata Sudirman.
Berlaku Mulai 2024
Kemendikbudristek bakal menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024. Kendati begitu, sifatnya tak langsung mengikat penuh. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan, saat resmi menjadi kurikulum nasional, tidak berarti semua sekolah langsung mengubah kurikulumnya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan satuan pendidikan sebelum sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka.
Anindito menerangkan, pendekatan secara bertahap dilakukan sejak awal Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat. Langkah awal waktu itu adalah mengevaluasi Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu kaku.
Pada 2020 Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum baru yang sempat dinamai kurikulum prototipe. Berlanjut ke 2021, kurikulum prototipe diuji coba ke 3 ribuan sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan (PK).
Karena dinilai membawa perubahan positif, pada 2022 penerapan Kurikulum Merdeka dibuka untuk umum. Nino mengaku sempat kaget lantaran 140 ribu satuan pendidikan langsung mendaftar untuk ikut melakukan transformasi pembelajaran. “Tahun ini kita tidak akan mewajibkan juga. Tahun 2023 masih voluntary,” ungkapnya.
Karena diimplementasikan bertahap, tak ada kegaduhan yang terjadi di akar rumput. Meski ada sedikit keriuhan di tingkat politik. Selain itu, pergantian tersebut tak menyebabkan trauma seperti sebelum-sebelumnya. Waktu itu, pergantian kurikulum dilakukan sangat cepat. “Tiba-tiba langsung jadi kurikulum nasional, itu heboh sekali. Kita belajar dari itu,” sambungnya.
(ags/b/jpg).
