KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi menjadi komoditas politik di pemilu 2024. Mereka diminta menjaga netralitas, sanksi menanti abdi negata yang terlibat politik praktis. Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengimbau ASN agar tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.
Asmawa menyampaikan netralitas ASN harus dijaga saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial di Kota Kendari 2023 bertajuk “Menjaga Netralitas ASN dan Isu-isu Strategis pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”. Asmawa tak segan memberikan sanksi jika menemukan abdi negara yang terlibat langsung dalam politik praktis.
“Karena kita semua adalah aparatur maka tentu netralitas menjadi harga mati bagi kita dalam pelaksanaan Pemilu. Siapapun yang terlibat, baik ASN pemerintah kota, kecamatan termasuk kelurahan dan siapapun yang gajinya berasal dari APBN atau APBD jika terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, saya tidak tidak akan memberikan toleransi,” tegas Kepala Biro Umum Kemendagri RI.
Asmawa menyebut, netralitas ASN telah diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak ada toleransi untuk hal tersebut. Netralitas bagi ASN harus ditegakkan sehingga tidak ada kompromi hal itu. “Saya juga berharap di lingkungan TNI-Polri dan jajaran yang lainnya untuk bersama-sama menegakkan netralitas, itu harga utama kita sebagai abdi negara terutama sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya. (ags/b)
