KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mendorong tiap Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memiliki satu perpustakaan. Sejumlah desa di Buton sudah memulai gebrakan itu meski gedungnya masih menggunakan bilik ruang di kantor tersebut. Namun hal itu perlu diapresiasi dan patut dicontoh oleh desa-desa lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Buton, Ramli Adia, mengatakan, kehadiran perpustakaan desa akan membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan apapun yang mereka sukai. Menurut dia, tidak semua warga bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sementara profesi di desa baik petani maupun nelayan sudah punya banyak inovasi. Sehingga dalam penerapannya, masyarakat butuh tambahan pengetahuan. Hal itu bisa disajikan melalui perpustakaan desa.
"Perpustakaan desa ini penting. Bahkan saat kehadiran kepala Perpusnas lalu di Buton itu ditegaskan kembali bahwa Pemkab harus punya komitmen untuk mendorong hal ini, karena manfaatnya banyak," terangnya, Jumat (3/3). Lanjut Ramli, penegasan itu juga diperkuat oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib. Olehnya itu selain perpustakaan daerah, desa pun perlu memilikinya. Agar akses warga lebih dekat. "Buku-bukanya bisa dipilih yang paling berkaitan dengan kehidupan di desa. Misalnya pertanian, peternakan, UMKM atau bacaan anak-anak," tambahnya.
Untuk mendukung Pemerintah Desa mengembangkan perpustakaannya, Pemkab sudah mengantarkan langsung pengelola perpustakaan desa mengikuti bimbingan teknis di perpustakaan nasional pada Februari lalu. Empat desa tersebut adalah Banabungi, Laburunci, Lapodi dan Kaongkeongkea. "Semuanya dari ibu kota, karena mereka sudah memulai. Inilah yang menjadi pilot project sekarang. Target kita akan diikuti oleh desa-desa lain ke depan," pungkas Ramli. (c/lyn)
