KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sinergisitas untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah dilakukan Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse. Ia mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan presepsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat kantor Wali Kota Baubau Palagimata, Kamis (2/3).
La Ode Ahmad Monianse mengatakan, forum lintas OPD RKPD tahun 2024 merupakan sarana komunikasi interaktif dan dialog untuk pembangunan Kota Baubau. Selain itu, merupakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017. Salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD kota adalah dengan diselengarakannya forum lintas perangkat daerah untuk penyusunan RKPD dan rencana kerja tahun 2024.
"Ini adalah perintah undang-undang dan menjadi siklus perencanaan kita ke depan. Di sini kita samakan persepsi apa dan bagaimana pembangunan kita ke depan," ungkap Ketua PDIP Kota Baubau itu, kemarin. Ia pun menegaskan RKPD tahun 2024 harus dirumuskan dengan baik dan berangkat dari hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan serta Pokir dan reses anggota DPRD Kota Baubau. Tentu dengan tetap melihat skala prioritas dan perkiraan kemampuan anggaran daerah serta hasil evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
"Selain memerhatikan kondisi dan dinamika yang berkembang, program kegiatan yang diprioritaskan nanti juga harus dibuat dengan konsep inovasi-inovasi pelayanan yang lebih baik. Karena bagaimana pun juga inovasi daerah adalah suatu keharusan. Konsep inovasi itu harus komperensif dan berkualitas dengan pendekatan top down, bottom up dan partisipatif," jelasnya. Masih kata Monianse, sejumlah target-target pembangunan untuk di 2024 mendatang telah direncanakan. Diantaranya, meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan, yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi, sebesar 5,86 persen. Kemudian, meningkatkan pembangunan daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia 77,78 poin dan tingkat kemiskinan 6,91 persen. Serta, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indeks reformasi birokrasi 64,03 poin dan a dukungan OPD dalam program nasional penurunan prevalensi stunting sampai 14 persen dari 15,6 persen, kemiskinan ekstrem 3,9 persen sampai 0.
Baubau-1 itu mengakui, dalam menyusun perencanaan tahun 2024, pihaknya harus menghitung dengan cermat penggunaan sumber pembiayaan pembangunan secara efektif, tanpa mengabaikan kewajiban untuk sharing dana Pemilu dan pelunasan pinjaman daerah. "Maka dari terget-terget itu, kita harus melahirkan program yang konstruktif dan strategis dalam sistem perencanaan daerah. Itu haruslah sesuai dengan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026,” tandasnya. (b/mel/lyn)
