KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Kurang lebih setahun lagi, perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022, tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan, 14 Februari 2024. Pesta Demokrasi lima tahunan ini, merupakan momentum yang sangat ditunggu seluruh rakyat Indonesia, untuk menentukan kehidupan politik dan pemerintahan selama lima tahun.
Sebagai wujud kedaulatan rakyat, Pemilu bukan hanya sebatas arena kompetisi, untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan. Pemilu juga merupakan, sarana bagi rakyat untuk mengoreksi kepemimpinan pemerintahan pada masa lalu, dan menghukum politisi yang ingkar terhadap janji politiknya. Rakyat sebagai pemilih, memberikan suaranya secara langsung, sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pada akhirnya, mereka yang bertahan adalah yang dekat dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Sementara, mereka yang hanya berjuang untuk kepentingan pribadi dan menjadi hamba kekuasaan, akan ditinggal.
Namun terlepas dari itu semua, momentum pesta demokrasi lima tahunan ini, harus disambut meriah dan penuh kedamaian. Biarkan rakyat mengambil keputusan dalam suasana tenang, untuk menentukan kehidupan politik dan pemerintahan masa mendatang. Politisi berkewajiban, membimbing masyarakat kearah pembangunan politik yang fundamental dan mengakar, sesuai ideologi yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jangan lagi, ada korban akibat kekacauan dan anarkisme dalam pemilu, yang berakhir dengan dendam dan penuh kesedihan.
Esensi demokrasi, sebagai wujud kedaulatan rakyat, tidak lagi dinodai dengan nilai- nilai yang merusak tatanan demokrasi. Di mana, para politisi menggunakan segala cara, walaupun harus melenceng dari nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Kita semua berharap, money politic (politik uang) , manipulasi, dan intervensi politik, tidak lagi mewarnai pesta demokrasi tahun 2024. Karena pelanggaran nilai-nilai demokrasi, menyebabkan hasil dari proses demokrasi sangat mengecewakan rakyat.
Untuk mewujudkan semua itu, partai politik harus menjadi filter, dalam mendorong figur dikancah pesta demokrasi tahun 2024. Karena saat ini, kita sedang mengalami lonjakan jumlah politisi. Politisi tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Mulai dari politisi tingkat jalanan, politisi warung kopi, politikus dadakan atau karbitan yang melalui pengkaderan semu, semua merasa seperti elit politik. Inflasi politis ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Apabila proses seleksi tidak berjalan secara ketat, maka akan kembali meningkatkan potensi pelanggaran nilai demokrasi. Karena melahirkan peserta Pemilu yang minim pengalaman dan pendidikan politik.
Selain itu, diperlukan kesadaran bersama, untuk memperbaiki kelemahan sendi-sendi demokrasi yang terjadi selama ini, agar kita tidak kembali pada masa lalu. Praktek politik yang melenceng dari nilai-nilai demokrasi, harus dihilangkan. Aktor-aktor politik lokal dan nasional, diharapkan memiliki kesungguhan untuk membangun Indonesia baru yang demokratis. Serta konsistensi untuk tidak menyimpang dari arah dan cita-cita kolektif bangsa. Dengan demikian, biaya demokrasi yang begitu mahal, akan sebanding dengan hasilnya. (*)
*Penulis adalah Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Politik UHO
