KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dalam rangka penguatan lembaga, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, Biro Organisasi Sekretariar Daerah Setda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dengan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota wilayah kepulauan menghelat rapat koordinasi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse.
Menurut Karo Organisasi, Setda Provinsi Sultra, Saido Bonsai, rakor ini diadakan sebagai penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan publik dan hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mengingat saat ini banyak ketentuan yang sejak dikeluarkan oleh Presiden sejak beberapa tahun lalu banyak perubahan-perubahan yang berimbas pada birokrasi. Khususnya dalam segi pelayanan. “Katakan seperti, jabatan struktural hampir ditiadakan semua dialihkan ke jabatan fungsional melalui penyerataan yang diatur dalam PermenPan nomor 17 tahun 2021 kemarin. Dan itu sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Baubau,” ujarnya.
Menurutnya di beberapa daerah di Sultra masih banyak yang belum terlaksana sepenuhnya karena kondisi kekosongan jabatan saat itu. Seterusnya tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan ini akan diadakan perbaikan-perbaikan. Seperti kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki. “Atau mungkin jabatan fungsional itu tidak ada di tempat ini. Nah ini yang akan diperbaiki,” tambahnya.
Sementara itu, Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya khususnya kepada Pemprov Sultra yang telah menghelat kegiatan ini di Kota Baubau. Ia menjelaskan pada prinsipnya penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah salah satu upaya mendukung kecepatan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Road MAP 8 area perubahan reformasi birokrasi. “Bicara tentang program reformasi birokrasi sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tujuannya yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara,” ujarnya.
Pihaknya menyadari untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, ketalaksanaan dan reformasi birokrasi tidaklah cukup dalam pertemuan hari ini saja. Akan tetapi, ia mengajak semua khususnya Pemkot Baubau berkomitmen untuk membangun koordinasi dan komunikasi bersama Pemprov dan pemerintah daerah se Sultra untuk menyelesaikan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. (adv)
