KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra bersama Bappeda 17 kabupaten/kota di daerah ini, sedang merencanakan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah (RPD). Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang optimal, lembaga ini meminta masukan dari pihak lain yang berkompeten.
Kemarin (21/2), Bappeda menggelar Forum Konsultasi Publik, dengan melibatkan beberapa pihak. Baik instansi terkait, perbankan, hingga akademisi. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, yang didaulat membuka kegiatan, mengatakan forum konsultasi sangat diperlukan. Sebab, dari masukan banyak pihak, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan yang matang. “Isu yang berkembang saat ini, adalah tentang penurunan kemiskinan dan penanganan stunting.Tentunya, melalui pertemuan ini, bisa menjaring masukan dari peserta,” ungkap Asrun Lio.
Mantan Kadis Dikbud Sultra ini menambahkan, dari data yang ada menunjukkan, tingkat kemiskinan di Sultra sampai September 2022 mencapai 11,27 persen. Angka ini masih berada diatas rata-rata nasional yang hanya 9,57 persen. Demikian juga kasus stunting di Sultra masih tinggi. Yakni sebesar 27,7 persen. Angka ini juga masih diatas nasional yang hanya 21,6 persen. “Melalui pertemuan ini, semoga ditemukan formula tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. Begitu juga penanganan stunting, dapat dituntaskan. Mari kita berkolaborasi, bersama mengawal permasalahan yang ada demi kemajuan daerah,” harapnya.
Kepala Bappeda Sultra, J.Robert menambahkan, RPD Sultra 2018 - 2023 sudah selesai. Untuk itu, saat ini dilakukan penyusunan RPD untuk rencana pembangunan di tahun 2024-2026. “Untuk itu, kami meminta urun rembuk dari peserta forum. Agar kami mendapat masukan. Karena pada Juni 2023 nanti RKPD ditetapkan,” kata Robert.
Kepala Bapeda, yang juga menjadi salah satu pemateri dalam konsultasi publik ini, membawakan materi tentang rancangan akhir RKPD Sultra. Dia menjelaskan, angka kemiskinan di Sultra masih tinggi, akibat badai covid. Sehingga masih stagnan di dua digit. Padahal sesuai terget, tahun 2024, kemiskinan sudah terentaskan. “Tapi hal itu belum terwujud. Semoga tiga tahun kemudian, angka kemiskinan bisa diturunkan. Minimal di bawah angka nasional,” optimisnya.
Kepala Bapenda Sultra, Muh.Djudul, yang membawakan materi tentang strategi pendapatan daerah dan strategi proyeksi tahun 2024, menjelaskan, masih banyak sumber pajak di daerah ini, yang belum tergarap optimal. Salah satunya, dari pajak kendaraan, yang belum semua pemilik kendaraan bermotor taat pajak. “Contohnya saja di Buton Utara, wajib pajak roda dua sesuai data ada 8 ribu. Tapi realisasi pembayaran pajak baru seribu kendaraan. Ini baru satu kabupaten. Belum kabupaten-kabupaten lain. Saya rasa hanya butuh dimaksimalkan saja, dalam pembayaran,” tegasnya.
Muh.Djudul menambahkan, beberapa upaya yang akan dilakukan Bapenda untuk bisa meningkatkan pendapatan. Tentunya akan berkerja sama dengan berbagai lembaga. “Kami sudah bekerja sama dengan Bank Sultra di gerai-gerainya untuk mempermudah pembayaran pajak. Termasuk dengan beberapa swalayan. Rencananya, kami akan bekerja sama agar bisa membayar pajak di gerai mereka. Hal tersebut diharapkan, memudahkan wajib pajak membayar pajak,” urainya dalam membawakan materi.
Pemateri lainnya dari Bank Indonesia Kendari, membawakan materi tentang Kondisi Perekonomian Sultra dan Pakar Ekonomi UHO, Dr. Syamsir Nur membawakan materi tentang Strategi Peningkatan Ekonomi Daerah Berbasis Sumberdaya Alam. Peserta berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pemerintahan, legislatif dan masyarakat. (lis/adv)
