KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Jasa profesi dokter (dokter umum maupun spesialis) sangat dibutuhkan. Perannya sangat strategis dalam pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun, jika rasio dokter umum jomplang dari dari kata ideal dengan jumlah penduduk, bisa jadi mengganggu layanan kesehatan. Ini yang terjadi di Sultra. Daerah ini dalam belenggu krisis dokter umum.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra, dr. La Ode Rabiul Awal mengungkapkan, dokter umum di Sultra tercatat hanya 1.649 orang. Jumlahnya tidak sebanding dengan 2.700.000 jiwa penduduk Sultra. "Masih kurang (jumlah dokter). Idealnya 1 dokter menangani sekitar 1.000 pasien (standar WHO). Saat ini (di Sultra) rasionya 1 : 10 ribu," ujarnya kepada Kendari Pos, Senin (20/2), kemarin.
Oleh karena jumlah penduduk Sultra sekira 2.700.000 jiwa, dan rasio ideal 1 dokter : 1.000 pasien, maka kebutuhan ideal dokter umum sekira 2.700 orang. Estimasinya, 2.700.000 penduduk Sultra dibagi 1.000 maka hasilnya 2.700. Sedangkan jumlah dokter umum yang ada saat ini sekira 1.649 dokter. Itu artinya, Sultra masih membutuhkan sekira 1.051 dokter umum untuk mencukupkan angka 2.700 dokter umum.
Kembali pada pernyataan dr. Rabiul Awal. Kata dia, kekurangan dokter di Sultra, semakin diperburuk dengan tidak meratanya distribusi (tenaga dokter) di daerah (kabupaten/kota). Di Sultra terdapat beberapa daerah yang masih kekurangan dokter yakni Kabupaten Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi. "Daerah-daerah itu masih kurang dokternya. Jumlah dokternya dibawah 50 orang," ungkapnya.
Untuk mengatasi kekurangan dokter saat ini, dr. La Ode Rabiul Awal menyarankan pemerintah pusat maupun daerah melakukan intervensi terhadap pemerataan dokter di Sultra. "Pemerintah sebagai regulator harus mengatur terkait penugasan dokter sehingga penyebarannya merata," tuturnya.
Di sisi lain, dr. La Ode Rabiul Awal meminta pemerintah mempercepat pemenuhan dokter di Sultra melalui skema bekerja sama dengan Kemendikbudristek terkait peningkatan kuota penerimaan sarjana kedokteran, khususnya program studi (prodi) dokter spesialis.
"Pemerintah harus melakukan intervensi. Jangan biarkan hukum alam yang berlaku," kata dr. La Ode Rabiul Awal.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sudirman, mengaku prihatin akan kurangnya jumlah tenaga dokter umum di Sultra. Padahal menurutnya, Sultra memiliki putra putri terbaik dan cerdas yang bisa dididik menjadi seorang dokter.
Atas kekurangan tersebut, Sudirman meminta pemerintah segera melakukan pemetaan untuk mengetahui jumlah riil kekurangan dokter di Sultra. "Harus diketahui berapa kurangnya, supaya bisa dipenuhi," kata Sudirman.
Politisi PKS ini yakin, jika jumlah tenaga medis khususnya dokter tersedia, maka akan menjamin terciptanya masyarakat Sultra yang sehat. "Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Warga yang sakit harus segera ditangani oleh dokter. Saya harap pemerintah perhatikan ini. Tentu ini menjadi catatan penting bagi kami untuk ditindaklanjuti," pungkas Sudirman. (ags/b)
