KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memegang peranan penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Sebab, lembaga ini merupakan, instansi yang mengatur perencanaan anggaran dalam tata kelola pemerintahan. Vitalnya peran lembaga ini, sehingga, Senin (21/2), digelar Forum Kepala Bappeda se-Sultra.
Inisiatornya adalah Kepala Bappeda Sultra, J.Robert. Dia mengumpulkan Kepala Bappeda dari 17 kabupaten/kota, untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan sinergi antara kabupaten, daerah hingga pusat, guna efektivitas pembangunan. Serta hasilnya daerah lebih maju. Forum yang dihadiri Kepala Bappeda bersama teamnya ini, menjadi ajang curhat serta pemaparan program kerja masing-masing. Pembahasannya, seputar perencanaan anggaran, untuk pembangunan infrastruktur hingga anggaran persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Saya harap, seluruh Bappeda tetap menjaga kekompakan, membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah dan OPD nya. Sehingga, terjalin sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi,” ungkap Robert.
Menurutnya, forum yang dilakukan sangat penting. Karena regulasi perencanaan, dinamikanya cukup tinggi. Terkadang ada kewenangan pusat yang tidak bisa diterapkan di daerah. Sehingga, perlu pembahasan bersama. “Melalui pertemuan ini, kita menyatukan langkah. Supaya ketika ada masalah, bisa segera diajukan di pusat. Tentu saja kita berharap, mendapat respon pusat,” harapnya.
Dalam pertemuan itu, persoalan infrastruktur menjadi pembahasan utama. Sebab, banyak perbedaan kewenangan kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Namun menurut J.Robert, hal tersebut masih wajar, dan akan menjadi acuan pembahasan di tingkat nasional. Bahasan menarik lainnya dalam forum adalah, terkait Pilkada serentak 2024 mendatang. Terutama mengenai aturan Mendagri tetang alokasi dana Pilkada yakni 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024. Tentunya hal ini, akan disesuaikan kebutuhan, mengingat terbatasnya kas daerah dan banyaknya program yang urgen dan harus dilaksanakan selain Pilkada. “Misalnya tahun 2023 butuh berapa miliar. Sisanya nanti diselesaikan tahun 2024. Jangan sampai anggaran mengendap. Di sisi lain, banyak kebutuhan lain yang harus diselesaikan,” jelas Robert saat ditemui usai pertemuan.
Kemudian poin lainnya yang juga penting yakni pembahasan tentang aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Yakni sistem atau alat penting untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal, ketersediaan data valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.
Mengenai realisasi target pembangunan Sultra saat ini, Robert menyebut sudah menunjukkan progres positif. Itu bisa dilihat dari indikator makro. Seperti penduduk miskin turun ke angka 11 persen. Memang, target semula bisa turun di angka satu dikit. Namun, karena hantaman wabah covid. Sehingga angka tersebut belum bisa diraih. “Ini merupakan PR bagi semuanya untu menurunkan angka kemiskinan. Semoga hingga akhir 2025 nanti, kemiskinan di daerah ini, bisa turun menjadi 10 persen,” pungkasnya. (lis/adv)
