Mubar Butuh 20 Paket Antropometri

  • Bagikan
Bahri

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Angka stunting di Kabupaten Muna Barat (Mubar) berdasarkan validasi data stunting milik Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Dinas Kesehatan setempat cukup tinggi. Tercatat, 128 kasus disebabkan faktor genetik orang tua dan 73 kasus karena gizi buruk. Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri mengatakan berangkat dari data tersebut pihaknya berupaya untuk menuntaskan persoalan stunting di Mubar.

Seluruh stakeholder dilibatkan untuk memerangi stunting. Penyediaan fasilitas peralatan berupa alat antopometri untuk memeriksa status gizi anak juga akan dilakukan. “Ada 20 alat antropometri yang kita mau beli untuk mengukur tinggi badan dan berat badan anak di Posyandu,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (20/2).

Ia mengungkapkan pengadaan 20 paket antropometri berdasarkan keluhan dari Puskesmas karena kurangnya alat itu. Bahkan terdapat Pos Posyandu di desa tidak memiliki antropometri. Sementara alat itu penting untuk mengukur dan mengetahui status gizi anak. Misalnya berat badan dan tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar lengan atas menurut umur, dan lingkar lengan atas menurut tinggi badan. “Makanya kita akan adakan tahun ini. Anggaranya tidak ada masalah. Kita pakai APBD,” ucapnya.

Selain pengadaan alat atropometri, Pemkab juga telah menyiapkan program untuk mengitervensi stunting. Baik dari aspek spesifik (terkait peyebap langsung stunting) yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Mubar maupun intervensi aspek sensitif (penyebap tidak langsung stunting) yang ditangin oleh desa. Masing-masing kebutuhan anggaranya juga telah dirinci dan disiapkan melalui APBD Mubar.

“Semangat kita adalah bagaimana angka stunting di Mubar menurun bahkan tuntas sampai nol kasus. Untuk itu saya harapkan semua dapat bekerja maksimal. Termasuk setelah alat antropometri kita adakan agar benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk mengecek status gizi anak di desa-desa,” tutup Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu. (ahi/b)

  • Bagikan

Exit mobile version