KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Seluruh jajaran birokrasi dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga desa dan kelurahan dikumpulkan Pj. Bupati Buton, Basiran. Pertemuan yang turut dihadiri seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut diawali dengan apel besar "Bergerak Bersama Buton Sehat Bebas Stunting" di Alun-alun Takawa, Senin (13/2).
Agenda selanjutnya adalah rapat koordinasi. Basiran menegaskan, sesuai arahan presiden, memerhatikan masalah tengkes (stunting), penting adanya. Sebab itu merupakan ancaman bangsa. Terlebih dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi bonus demograsi. Sehingga daerah diperintahkan untuk menekan angka tengkes hingga 14 persen di tahun 2024 mendatang. Olehnya itu, Basiran menegaskan jika pemerintah tidak bisa dibiarkan sendiri bekerja. Semua pihak harus terpanggil untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberikan edukasi pada remaja, perhatian lebih pada ibu hamil dan makanan cukup gizi untuk ibu menyusui serta Balita.
"Kita juga perlu mengapresiasi, Organisasi Perempuan di Buton baru saja turun ke lapangan untuk memberikan bantuan untuk menekan angka stunting. Hal seperti inilah yang dibutuhkan. Kita harus bergerak semua. Bahu membahu, jangan kendur," katanya, menyemangati.
Basiran menyebut, dalam postur APBD 2023, pemerintah sudah memberikan porsi prioritas untuk penanganan tengkes. Semua OPD yang memiliki program penurunan angka gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi tersebut sesuai Tupoksi masing-masing, mendapat dukungan anggaran.
Misalnya Dinas Kesehatan dengan anggaran Jamkesda dan sosialisasi kesehatan ibu dan bayi, Dinas Perumahan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan perumahan. Bahkan hingga dana desa juga diporsikan untuk penanganan tengkes. "Kalau kebijakan sudah mendukung, maka sisa pelaksanaannya. Datanya harus valid supaya tepat sasaran. Jadi urusannya, berjenjang. Data desa kecamatan hingga dinas itu harus sinkron, jika tidak berarti pasti ada masalah," tegasnya.
Kehadiran Forkopimda mulai dari Kapolres, pihak Kejaksaan, Pengadilan Negeri hingga Kodim dalam apel besar dan Rakor itu menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Buton sehat bebas tengkes. (b/lyn)
