KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Saat ini, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi (Kemendikbudristek) gencar mendorong agar aktivitas transaksi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap Satuan Pendidikan, selalu dengan sistem cashless (nontunai). Untuk itu, sekolah diwajibkan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (Arkas) dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut. Setiap tahun, regulasi tentang pengelolaan Arkas mengalami pembaruan, khususnya regulasi dalam tahapannya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paham betul jika penguasaan terhadap manajemen Arkas itu akan sangat mempermudah implementasinya di sekolah. Olehnya itu, pemahaman para kepala sekolah guru dan operator Arkas harus terus diupgrade setiap saat. Itu diwujudkan dengan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Arkas setiap awal tahun agar mereka yang menyusun rencana anggaran tidak melakukan kesalahan yang merugikan. Bimtek Arkas menjadi sangat penting bagi para pengelola dana BOS, karena adanya regulasi yang mengharuskan Satuan Pendidikan mengelola anggaran dengan aplikasi secara digital. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Aplikasi RKAS, akan mempermudah dalam implementasinya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Ode Aswad, saat membuka Bimtek Arkas pekan lalu mengatakan, setiap tahun mekanisme pengelolaan dan penyusunan mengalami perubahan. Sehingga perlu dilakukan Bimtek untuk menyamakan persepsi, bagimana membangun kesepahaman. "Ini dalam rangka menyamakan persepsi. Bagaimana menyusun RKAS sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pengelola harus punya kemampuan memperkirakan belanja tahun berjalan. Sehingga semua yang direncanakan bisa direalisasikan," ungkapnya. Perlu diingat, jika ada sisa anggaran belanja hingga akhir tahun, maka itu akan menjadi acuan pemotongan BOS berikutnya. Karena itu semua harus berhati-hati dan berhitung matang. "Kalau semua memahami ini dengan matang, maka perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan akan berjalan baik," tambah La Ode Aswad.
Sementara itu, Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Baubau, Bariun, mengatakan, penatausahaan bantuan pendidikan dulunya diulas tuntas dalam petunjuk teknis. Namun saat ini lebih kompleks lagi, karenanya penting dilakukan Bimtek mengawali penyusunan Arkas itu.
"Dulu mengupas tentang Juknis. Tetapi kemudian, ada sebagian hal-hal diluar kemampuan Kasek, sehingga dilengkapi dengan Bimtek," katanya.
Selain Arkas, Bariun juga mengingatkan para pengelola dana BOS, agar dalam pengadaan barang dan jasa, harus menggunakan aplikasi Sisten Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Hal ini karena terkait erat dengan rapor satuan pendidikan dalam hal penggunaan teknologi informasi serta kewajiban satuan pendidikan untuk memverifikasi vendor penyedia barang dan jasa. Pertimbangan lainnya adalah efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelanjaan dengan dana BOS.
“Dengan SIPLah, Satuan Pendidikan juga dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga memperoleh barang atau jasa yang tepat dari setiap dana BOS yang dibelanjakan” lanjutnya. Masih kata dia, pihaknya juga sudah menganjurkan sekolah untuk penggunaan elektronik katalog lokal. Agar sekolah menggunakan produk dalam daerah dalam pemenuhan kebutuhannya. "Termasuk juga dibahas dalam Bimtek itu pengunaan E-katalog lokal dan kita sudah mengundang narsum dari ULP," terang Bariun. (mel/adv)
Lima TK Swasta Dinegerikan
Pada tahun 2023 ini, Pemkot Baubau mengganti status lima Taman Kanak-kanak (TK) dari swasta menjadi negeri. Diantaranya, TK Syafaat, TK Abdi Praja dan TK Baadia. Penegerian sekolah tersebut dimaksukan untuk peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan di Kota Baubau.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, La Ode Aswad mengatakan, penegerian lima sekolah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan. Meski prosesnya cukup panjang, berkat komitmen dan kerja sama semua pihak hal itu pun bisa dituntaskan. "Prosesnya panjang. Misalnya lahan. Tapi pada akhirnya kita sampai pada surat keputusan oleh bapak wali kota dan resmi berubah status," katanya. Penegerian TK itu lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan pembangunan pengawasan dan penambahan tenaga kependidikan. Terlebih DAK dari Pemerintah Pusat hanya akan turun bisa sekolah tersebut berstatus negeri. (mel/adv)
Tingkatkan Sarana, Optimalkan Peluang Pendanaan
Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah berjuluk Khalifatul Khamis itu. Salah satunya dilakukan dengan terus menambah dan melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan gedung atau perbaikan sarana tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Menjadikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai tumpuan satu-satunya pembiayaan pembangunan, pasti tidaklah cukup. Karenanya, salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau dibawah kendali La Ode Aswad adalah mengoptimalkan upaya untuk mendapatkan dana bantuan dari pusat, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun nonfisik.
"Soal komitmen Pemkot di dunia pendidikan, Pak Wali Kota sangat luar biasa. Sekolah-sekolah didorong supaya terus memiliki Sarpras yang memadai. Ketika APBD kita terbatas, maka tidak bisa tinggal diam, kita membidik sumber-sumber dana dari pusat," optimis La Ode Aswad.
Setiap tahun kata dia, Dikbud Baubau mendapat sokongan DAK dari pusat. Konsistensi mengalirnya dana pusat itu kata mantan Kepala Bappeda Kota Baubau ini karena didukung dengan data pokok pendidikan (Dapodik) yang akurat dan selalu terupdate berkala.
"DAK ini murni dari Pemerintah Pusat, diberikan karena Dapodik kita yang baik. Kita selalu update fasilitas apa yang ada, apa yang belum ada tapi dibutuhkan. Sehingga bisa dapat bantuan," tambahnya. Karena update Dapodik adalah hal penting untuk dilakukan maka kemampuan operator pun harus selalu ditingkatkan. "Profil sekolah masuk Dapodik. Sehingga setiap tahun meningkatkan kapasitas operator. Karena mereka juga menentukan peluang dapat bantuan. Diupgrade untuk menyesuaikan dengan versi terbaru," pungkas La Ode Aswad. (mel/adv)
