Intervensi Program dan Kebijakan, Siapkan Bantuan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar). Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri menggerakkan seluruh stakeholder terkait untuk menangani persoalan tersebut dalam rapat gabungan, Selasa (7/2), kemarin.
Pj.Bupati Mubar, Bahri mengatakan terdapat dua data stunting berbeda di Mubar. Yakni data versi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data versi Dinas Kesehatan (Dinkes) Mubar.
Data versi SSGI, angka stunting di Mubar sebanyak 31,7 persen dari hasil survei pada 52 desa di Mubar. Sampelnya 10 KK setiap desa. Total 520 KK. Data itu berbeda dengan versi laporan Dinkes Mubar yang mencatat jumlah stunting sampai pada Desember 2022 sekira 150 orang.
"Jadi ada dua data yang berbeda. Data SSGI itu data potensi stunting dari survei keluarga. Dalam survei keluarga itu ada yang PNS sampai pegawai bank. Sampelnya dari usia remaja, menikah, hamil dan melahirkan. Intervensinya di sana. Setelah kita bandingkan dengan data Puskesmas di Dinkes, by name by address ternyata berbeda, hanya 150 orang," kata Pj.Bupati Bahri usai rapat di Aula Kantor Bupati Mubar, kemarin.
Meski begitu, Pemkab Mubar akan kroscek di lapangan. Pihaknya telah mengantongi by name by address 520 KK data dari SSGI. Selanjutnya dicocokkan data Dinkes Mubar. "Dari dua data itu, saya membagi tugas untuk pemerintah desa dan Puskesmas. Pemerintah desa mengintervensi sensitif (penyebab tidak langsung stunting) dan Puskesmas intervensi spesifik (penyebab langsung stunting)," ungkap Pj.Bupati bahri.
Data kemiskinan ekstrem di Mubar cenderung meningkat. Dari total 87.842 jiwa masyarakat Mubar, 11,56 persen masuk kategori miskin. Dari 11,56 persen itu, sekira 2,89 persen (2.420 jiwa) masuk kategori miskin ekstrem. Data itu tertuang dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara nasional.
Data miskin ekstrem itu akan diberikan kepada para kepala desa untuk melakukan profiling kriteria miskin ekstrem yaitu berpenghasilan di bawah 1,9 U$ perhari atau Rp 11.000 perhari.
"Saya minta kepala desa mendata kembali. Dari data terbaru itu, kita intervensi dalam bentuk program kegiatan. Dengan tiga strategi yaitu, mengurangi beban pengeluaran, menaikkan beban pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," terang mantan Kepala Bagian Umum pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN itu.
Dalam konteks mengurangi beban pengeluaran, Pj.Bupati Bahri menghadirkan program pendidikan gratis dan masyarakat miskin didaftarkan sebagai pekerja rentan. Terkait pengurangan kantong-kantong kemiskinan, Pj.Bupati Bahri menyiapkan program rumah layak huni, pemberian modal usaha, pemberian biaya pengelolaan tanah Rp5 juta, bantuan nelayan tangkap dan budidaya. "Terkait penguranan beban pengeluaran, saya akan memberikan bantuan seperti PKH agar masyarakat keluar dari miskin ekstrem," pungkasnya. (ahi)
