KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Konflik lahan di Kolaka Utara (Kolut) masih saja terjadi. Persoalan ini disebabkan kelalaian warga mematok dan melegalkan kawasannya. Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat giat membangun kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui berbagai program. Mulai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), penyertifikatan aset pemerintah hingga gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas).
Penjabat (Pj) Bupati Kolut, Parinringi, mengatakan, penyertifikatan lahan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Di Kolut, ada beberapa program yang sukses dilaksanakan bersama kantor pertanahan. Diantaranya, penuntasan sertifikat 4.442 bidang tanah melalui program PTSL, lintas sektor sebanyak 120 bidang untuk nelayan dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sertifikat aset lahan Pemkab Kolut maupun pusat 17 bidang tanah. “Capaian ini merupakan buah kerja sama yang apik antara Pemkab dan Kantor Pertanahan Kolut. Tentunya, dukungan pemerintah daerah (Pemdes) dan masyarakat yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL dan pensertifikatan lintas sektor. Sebab mereka turut punya andil menyukseskan program ini,” kata Parinringi saat kegiatan Gemapatas di Desa Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Jumat (3/2).
Untuk bisa mengulang kesuksesan tersebut, lanjut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sultra itu, perlu diawali dengan komitmen bersama melalui Gemapatas. Gerakan ini berlangsung secara serentak di Indonesia. Langkah itu merupakan tindak lanjut gerakan masyarakat yang sebelumnya telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada kunjungan kerja di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada 2 Maret 2019 lalu.
Di sisi lain, pemasangan ini dalam rangka persiapan pelaksanaan PTSL secara serentak. Di Kolut kata mantan Wakil Bupati (Wabup) Konawe ini, sebanyak 500 bidang tanah yang akan dipasangi patok batas. Pemasangan patok batas dipusatkan di Kecamatan Pakue yang tersebar pada empat desa yakni Toaha, Alipato, Kasumeeto dan Lalombundi. Keempat desa ini telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL tahun 2023.
Secara nasional, sebanyak 1 juta patok batas yang akan dilakukan pada Gemapatas. Pemasangan patok ini disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, secara virtual. “Gerakan ini akan tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Saya mengajak masyarakat sukseskan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, pasang patok, anti cekcok dan anti caplok,” ajak mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra tersebut. (mal)
