KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Prevelensi tengkes atau stunting di Kabupaten Buton masih terbilang cukup tinggi. Sejak 2019 lalu, konsentransi pemerintah sudah fokus pada penanganan penyakit gagal tumbuh pada anak tersebut. Alhasil, hingga tahun ini angka tengkes di Buton sukses ditekan hingga berada di bawah 20 persen. Tahun 2023 ini, Pemkab Buton masih memprioritaskan urusan kesehatan itu dalam agenda pembangunannya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembanganan Daerah (Bappeda) Buton, Ahmad Mulia, mengakui, penurunan angka tengkes masih menjadi isu prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun ini. Karena itu perlu kolaborasi apik antara bidang koordinasi dan bidang alokasi anggaran dalam perannya masing-masing.
Kata dia, tahun 2022 lalu angka stunting Kabupaten Buton berhasil diturunkan dari 21 persen menjadi 19 persen. Olehnya itu, tahun ini pihaknya menargetkan capaian lebih atau paling tidak sama dengan sebelumnya. "Dua sampai tiga persen itu sudah lumayan, tapi kalau bisa lebih dari itu, lebih bagus lagi," kata Ahmad Mulia, Selasa (31/1). Saat ini menurutnya, masih ada 24 desa yang menjadi lokus penanganan tengkes di otorita Pj. Bupati, Basiran. Kasus terbanyak justru ada Pasarwajo, ibu kota kabupaten.
"Untuk masalah ini, bukan hanya tugas Bappeda. Semua punya tanggung jawab. Timnya itu hampir semua instansi. Ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Pemberdayaan dan lainnya," sebut Ahmad Mulia. Terpisah, Pj. Bupati Buton, Basiran, mengungkapkan, persoalan stunting menjadi isu nasional yang kerap dibahas bersama. Baik itu kementerian maupun presiden. Kepada daerah, Pemerintah Pusat memberi target seragam yakni 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Bagi dia, capaian itu masih memungkinkan untuk dipenuhi selama semua elemen pemerintan dan masyarakat punya persepsi yang sama jika tengkes harus dicegah, karena mengancam generasi bangsa.
"Saya pun sering bilang ke OPD bagaimana mengatasinya. Data stunting, ibu hamil, anak yang punya gangguan pertumbuhan bisa terpantau setiap saat dan mendapat pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan wajib memantau ibu hamil itu dan diberikan makanan dan vitamin. Sebelum lahir sudah diperhatikan. Bimbingan pemanfaatan asi dan lainnya. Semuanya detail diperhatikan. Itu baru satu dinas. Begitu juga PU, infrasturktur dasarnya bagaimana," ulas Basiran. (b/lyn)