Mantan Wapres JK Dukung Tambang Dikelola Pemda dan Masyarakat Lokal

  • Bagikan

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, HM Jusuf Kalla (JK) sangat mendukung tambang nikel dikelola pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat lokal. Pesan itu disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam silaturahmi bertajuk: Dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, Senin, 30 Januari 2023.

Jusuf Kalla menyampaikan hal itu, berkaitan dengan PT Vale dan konflik sosial yang baru-baru terjadi di perusahaan tambang Morowali Utara. "Lahan PT. Vale harus segera didistribusikan ke pengusaha lokal setelah izin perusahaan tambang nikel berakhir. Ini penting, agar ke depan, konflik sosial bisa dimigitasi. Mengingat potensi konflik sudah sangat mengancam stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Seperti yang terjadi di Morowali Utara baru-baru ini," ungkap Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis yang diterima KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID.

JK juga menyinggung kondisi terkini pertambangan di tanah air. Khususnya di Sulawesi Selatan. Salah satunya, soal tambang nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

H.M. Jusuf Kalla (tiga dari kanan) bersama Andi Amran Sulaiman (dua dari kanan) dan Andi Iwan Aras (kiri) dan pengusaha Sulsel lainnya pada acara silaturahmi bertajuk: Dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah, di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, Senin (30/1/2023). FOTO: Ist

“Apa kita di sini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK.

JK meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih. “Pak Gubernur, tenggara, utara harus dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Seruan ini sebagai antisipasi terjadinya konflik seperti di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

“Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” jelasnya. Menurutnya, konflik yang terjadi di Morowali Utara, disebabkan beberapa hal.
Pertama, keselamatan kerja. Kedua kesejahteraan.

“Kerja keras, orang tahu semua nikel itu untungnya besar. Tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa,” ujarnya.

Ketiga kata dia, ketidakadilan. Karena tenaga-tenaga Cina gajinya 4-5 kali dibanding pekerja lokal.

Keempat, karena masalah sosial, komunikasi tidak berkembang, kehidupan yang berbeda dan sebagainya.

“Supaya ini tidak terjadi. Tidak berarti mereka harus pulang, berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu kita hanya mendapatkan upah murah. Harus berkembang,” terangnya.

Pria kelahiran Bone ini mengaku, telah berdiskusi dengan para pengusaha di Sulsel untuk bisa mengelola tambang tersebut.

“Pokoknya, dari tambang ke smelter ke produk akhir, harus kita berusaha mulai masuk ke situ. Jangan orang asing kita kasih karpet merah. Jangan hanya orang asing kita bangga-banggakan. Wah hebat, ada investasi dari Cina, ada Inggris dan segala macam," bebernya.

Lanjut dia, pandangan pemerintah harus dirubah. "Kita bikin listrik, investasinya lebih Rp10 trilliun. Presiden Jokowi pergi lihat. Hampir semua anak bangsa yang mengerjakan,” imbuhnya. (*)

  • Bagikan