KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kemiskinan adalah masalah serius yang menghambat kemajuan daerah. Sejumlah dampak buruk kerap kali ditimbulkan oleh faktor tersebut. Pemerintah sebagai instrumen pembangunan masyarakat dituntut selalu peka soal kondisi komiskinan itu. Salah satu masalahnya adalah terkait data yang kurang akurat sehingga menghambat bantuan atau program yang turun berjenjang dari pemerintah.
Pj. Bupati Buton, Basiran, mengatakan, data kemiskinan adalah hal penting yang harus dimiliki. Hal itu berkaitan langsung dengan sasaran kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah. Yang terjadi saat ini kata dia di Kabupaten Buton data belum diupdate berkala. Selain itu antara data dinas yang satu bisa berbeda dengan instansi yang lain.
"Saya sudah menyampaikan ke semua OPD bagaimana menyamakan data tentang kemiskinan ekstrem. Ini lintas sektor yang harus tangani. BKKBN, Disdukcapil, Dinkes, UMKM Koperasi semua harus bekerjasama untuk data ini," terangnya.
Lanjut Basiran, untuk urusan data itu memang dibutuhkan inovasi digitalisasi. Sehingga memudahkan mengambil kebijakan, menentukan sasaran dan melakukan mengevaluasi. "Dengan begitu semuanya mudah, program dan kegiatan yang turun ke desa bisa tepat sasaran. Tidak ribet juga saat evaluasi, progresnya mudah dilihat, dengan satu data itu," tambahnya. Dari data laporan capaian kinerja pemerintah tahun 2022 lalu, angka kemiskinan di Buton masih berada pada angka 13 persen. Pemerintah masih harus berjuang keras untuk menekan angka itu. Makanya, Pj. Bupati Buton mendorong seluruh OPD berkolaborasi dalam program terintegrasi yang berdampak pada penurunan kemiskinan di daerah. (b/lyn)
