KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pandemi Covid-19 sudah terkendali. Seluruh sektor pembangunan bergerak dan perlahan bangkit. Upaya pemulihan ekonomi Sultra sudah dirintis Gubernur Sultra Ali Mazi tahun lalu. Tahun 2023 ini, Gubernur Ali Mazi menggenjot pemulihan ekonomi daerah. Gubernur meminta bupati/wali kota se-Sultra dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra agar menggunakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Ali Mazi juga menegaskan soal akselerasi lelang dan belanja daerah, agar anggaran belanja 2023 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sultra. "Seluruh pihak terutama OPD untuk segera mengusulkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Percepatan RUP sesegera mungkin sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku," perintah Gubernur Ali Mazi, Jumat (20/1), kemarin.
Usulan pengadaan barang dan jasa segera dilaksanakan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif Januari 2023 ini. Muaranya mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian di daerah.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Jokowi bahwa APBN tahun 2023 dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan, sekaligus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD untuk segera mengusulkan RUP-nya,” tegas Gubernur Ali Mazi.
Sebelumnya, Kepala Biro Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Provinsi Sultra, Khaeruddin telah melayangkan surat kepada semua OPD Pemprov Sultra agar mempercepat proses RUP.
"Dalam surat itu, kami meminta agar semua OPD segera melakukan percepatan dan menyampaikan daftar RUP untuk program kegiatan tahun 2023. Saat ini, kami sedang tahap penyusunan RUP," ungkap Khaeruddin.
Sejauh ini, beberapa OPD telah menyusun RUP. Bahkan, dua OPD telah menuntaskan proses tender. Yakni perencanaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra dan perencanaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
"Dengan demikian, proses percepatan realisasi kegiatan dan tender bisa terlaksana dengan baik, sebagaimana yang diinginkan gubernur saat pembagian DIPA terhadap para kepala OPD, baik pemprov, pemerintah kabupaten/kota se-Sultra," tutup Khaeruddin.
Untuk diketahui, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2023, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra merilis anggaran negara mengalir di Provinsi Sultra tahun 2023 sebesar Rp25,57 trilliun.
Rinciannya, alokasi untuk Satker Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,79 trilliun dan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,78 triliun. Naik 7,84 persen dari tahun sebelumnya.
Anggaran sebesar Rp7,79 triliun akan disebar ke 444 Satker K/L. Rinciannya, belanja pegawai Rp2,51 triliun, belanja barang Rp3,16 triliun, belanja modal Rp2,09 triliun dan belanja bantuan sosial Rp8,92 miliar. Sementara anggaran TKD Rp17,78 triliun terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,63 triliun (naik 3,78 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,52 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,14 triliun (naik 6,36 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp11,45 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,46 triliun (naik 0,1 persen)," rinci Syaiful. (ags/kam/b)
Gubernur Genjot Pemulihan Ekonomi
