KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buton pada tahun 2022 lalu, tak mencapai 100 persen. Kurang lebih Rp 700 miliar APBD hanya bisa diserap 89,3 persen oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu artinya 10 persen sudah hampir pasti menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, mengakui hal tersebut. Meski hanya mencapai 89,3 persen, realisasi itu disebut meningkat atau lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Saya lupa berapa tahun lalu. Tapi untuk yang sekarang itu lebih tinggi, 89,3," katanya, Kamis (19/1).
Angka itu sendiri menurut Sunardin Dani, belum final. Itu baru hitungan per 31 Desember 2022. Sementara masih ada OPD yang belum memasukan laporannya pada tanggal itu. "Tapi tidak akan bergeser jauh. Hanya laporan tunjangan-tunjangan fungsional saja yang belum masuk," tambahnya. Salah satu OPD penyumbang Silpa terbesar adalah Dinas Pendidikan yang tak menyerap dana alokasi khusus (DAK) non fisik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp 10 miliar.
"Kalau 10 persen diperkirakan sekitar Rp 70 miliar, sepertinya di bawah itu. Diknas yang besar DAK untuk PAUD itu. Tapi masih ada OPD lain," sambung Sunardin Dani. Menurutnya, perhitungan Silpa baru akan rampung dalam satu dua bulan ke depan. "Angka netnya nanti saya infokan lagi," pungkasnya. (c/lyn)
