KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton kerap menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun 2022 lalu ada 200 rumah warga sudah dibedah dengan bantuan sebesar Rp 17,5 juta tiap unitnya. 2023 ini, Pemkab Buton masih menunggu keputusan Kementerian PUPR, berapa usulan yang disetujui.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Buton, Nurul Kudus Tako, mengatakan pihaknya sudah melengkapi usulan dalam aplikasi Krisna. Sistem tersebut adalah kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni PPN/Bappenas, Keuangan, dan Kementerian PAN-RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. “Jadi aplikasi itu sudah kita isi. Masih ada sekitar 2000 hunian yang tersebar pada tujuh kecamatan masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH),” katanya, Selasa (17/1).
Jika tak ada kendala, Februari nanti, keputusan berapa usulan yang disetujui kementerian untuk mendapat bantuan itu akan diumumkan. “Paling lambat Maret itu sudah ada infonya di mana dan berapa,” sambung Nurul Kudus Tako.
Kementerian tidak hanya mengumumkan jumlah bantuan, lokasinya pun langsung dipilih. Sehingga Pemkab hanya menyalurkan bantuan. “Alhamdulillah kalau Buton sudah pernah dapat semua pada tujuh kecamatan. Tapi kan masih ada di desa lain juga yang butuh. Itu yang ditunggu,” tambahnya. (c/lyn)
