KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tahun 2023 belum ditetapkan. Pemprov Sultra masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Sultra Asrun Lio, belum lama ini.
"Terkait rancangan APBD tahun 2023, masih dievaluasi Kemendagri. Saat ini kita masih menunggu hasil evaluasi, setelah itu baru kita tetapkan," ungkap Asrun Lio.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra ini berharap agar proses evaluasi di Kemendagri segera tuntas. "Supaya kita secepatnya mengagendakan untuk penetapan melalui paripurna DPRD. Sekarang masih ada waktu sekira satu minggu, " ungkapnya.
Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sultra, Suwandi mengatakan, untuk pembahasan rancangan APBD tahun 2023 Pemprov Sultra sudah tuntas.
"APBD 2023 sudah tuntas, posisi sekarang sedang dievaluasi Kemendagri. Kita berharap agar APBD Sultra 2023 yang telah diputuskan melalui paripurna DPRD Sultra tidak ada perubahan atau tidak ada koreksi perubahan nomenklatur dari Kemendagri," ujar Suwandi.
Suwandi juga berharap proses evaluasi di Kemendagri berjalan lancar dan secepatnya turun. "Kita target untuk penetapan menjadi Perda bisa tuntas pada akhir Desember 2022," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Sultra telah memproyeksikan target pendapatan daerah pada APBD 2023 mencapai Rp 4,5 triliun. Sementara untuk target belanja daerah secara keseluruhan mencapai Rp 4,6 triliun. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi saat memberikan jawaban pemerintah dalam rapat paripurna DPRD terkait rancangan APBD tahun 2023 beberapa waktu lalu. "Proyeksi belanja itu nantinya akan membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga," ujarnya.
Gubernur Ali Mazi menjelaskan, alokasi belanja APBD tahun 2023 difokuskan pada pembiayaan prioritas pembangunan daerah dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
"Kita juga berkomitmen dan konsisten untuk menuntaskan sejumlah program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 yang belum terealisasi," tutur Gubernur Ali Mazi. (kam/b)
APBD 2023 Masih Dievaluasi Kemendagri
