--Susun RPD Persiapan Masa Transisi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Ibarat mesin, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah roda penggerak. Garis besar program kerja pemerintah disusun dan dirancang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini. Tidak hanya sekedar menjewantahkan visi-misi kepala daerah, namun juga harus mampu menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan pusat.
Apalagi dinamika perencanaan begitu dinamis. Proses penyusunan dokumen perencanaan begitu dipengaruhi stabilitas ekonomi, regulasi terbaru, kebijakan nasional dan kondisi politik dan sosial masyarakat.
Kepala Bappeda Sultra, Johannes Robert Maturbongs mengatakan sinergisitas program kerja pemerintah harus dibangun. Dengan begitu, ada koneksivitas antara program kerja di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat sehingga bisa dioptimalkan. Sepakat satu komando menyelaraskan program.
Untuk itulah, perlu dibangun koordinasi yang berkesinambungan agar bisa menyelaraskan perencanaan program kerja pemerintah. Dalam konteks perencanaan, tujuan bernegara harus terpenuhi.
"Bappeda itu harus kompak dalam menerjemahkan kebijakan nasional. Ini bukan dalam satu komando. Namun satu garis koordinasi yang bagus. Kita perlu konsolidasi melalui pertemuan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyelarasan hukumnya wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan. Baik pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota," jelas Johannes Robert Maturbongs saat Forum Kepala Bappeda se-Sultra di Islamic Center Masjid Agung Lasusua, Kolaka Utara (Kolut), Selasa (6/12).
Konsolidasi lanjut Robert, sangat penting untuk menjaga jangan sampai keselarasan tidak terbangun. Atas dasar itulah, pihaknya rutin menggelar forum Kepala Bappeda se-Sultra. Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan sinergi perencanaan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan nasional. Apalagi tipologi masing-masing daerah berbeda. Perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah baik yang di kepulauan maupun daratan.
"Dengan adanya kegiatan yang digelar secara bergantian ini, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan morfologi kota dan implementasi dari kebijakan perencanaan. Sebab dalam perencanaan terkadang ada ketidakkompakan dengan isu yang sekarang," jelas Johannes Robert Maturbongs.
"Apalagi Bappeda berbeda dengan OPD lain. Dalam setahun, Bappeda bekerja 13 bulan. Sebab Desember itu over load. Selain melaksanakan program yang tengan berjalan. Di sisi lain, kita juga merencanakan program kerja tahun berikutnya," sambung Johannes Robert Maturbongs.
Mantan Sekretaris Bappeda Sultra itu menuturkan, tahun 2023 nanti, ada 10 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya. Itu artinya, dokumen yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak lagi berlaku. Pasalnya, sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Saat ini, pemerintah tinggal mengimplementasikan program kerja tahun depan. Apalagi APBD 2023 telah disepakati. Olehnya, ia mengingatkan untuk segera menyiapkan RPJMD "transisi".
"Informasi perencanaan dokumen akan berakhir dengan masa jabatan kepala daerah. Sementara kepala daerah terpilih baru akan ada di tahun 2025. Bagaimana mengisi dokumen perencanaan. Inilah yang menjadi forum bagi kita mengingatkan ada regulasi yang memerintahkan bagi kita untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) sebagai pengganti RPJMD," terang Johannes Robert Maturbongs.
Aspek infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah tahun depan. Makanya, proyek pembangunan infrastruktur akan dituntaskan. Selain itu, persoalan kemiskinan turut menjadi perhatian. Salah satunya melalui pendekatan ekonomi seperti program pemberdayaan masyarakat, membuka akses pelayanan publik dan lainnya. Bukan hanya itu, mengatasi dampak inflasi menjadi konsen pemerintah hingga triwulan pertama 2023.
Sinergisitas
Sementara itu, Asisten III Setda Kolut Muhammad Idris AR mendorong sinergisitas Pemda dalam menyelaraskan penyusunan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan program kerja yang tepat sasaran. Tak berlebihan jika sebagian orang mengganggap perencanaan sudah tuntas artinya sudah setengah jalan.
"Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan begitu urgen. Untuk itulah perlu koordinasi yang intens apalagi dalam menyusun dokumen di masa transisi 2023. Makanya, harus dilakukan konsultasi publik," ujar Muhammad Idris menyampaikan kata sambutan Pj.Bupati Kolut, Parinringi.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kolut, Ihwan berharap pertemuan ini bisa menghasilkan rekomendasi yang tepat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Sebab ide, gagasan dan masukkan yang beragam akan memperkaya dalam menyusun program kerja pemerintah.
"Setiap usulan akan jadi pembahasan dan bisa menjadi kesepakatan bersama. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada kepala Bappeda se-Sultra," ujar Ihwan. (mal/b)
