--Jeritan Masyarakat Landono dan Mowila Didengar Pusat
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Jeritan masyarakat Kecamatan Landono dan Mowila terkait perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, terdengar pemerintah pusat. Ruas jalan yang dimaksud adalah ruas Landono - Motaha.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR RI, Thomas Setiabudi Aden mendatangi langsung daerah tersebut,Kamis (1/12), kemarin. Dalam kunjungannya Thomas Setiabudi Aden mengaku telah melihat sendiri parah kerusakan kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut. Ia menyatakan pihaknya menyiapkan tindakan darurat untuk membenahi dan meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan tersebut.
"Saya sudah perintahkan Kepala BPJN XXI Sultra, Pak Freddy Siagian untuk melakukan tindakan darurat. Dalam waktu dekat, tidak ada lobang. Tapi belum diaspal," ujar Thomas didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Kepala BPJN XXI Sultra Freddy Siagian, dihadapan Bupati Konsel Surunuddin Dangga dan ratusan masyarakat di wilayah itu.
Untuk pengaspalan, lanjutnya, akan dikoordinasikan dengan Pemprov Sultra. Karena jalan tersebut menjadi wewenang Pemprov. "Kami tidak bisa langsung seenaknya tiba-tiba ngaspal, tapi kami meyakinkan dan memastikan lalu lintas bisa lancar lagi. Sudah tidak ada lubang. Sementara BPJN akan menangani dengan penanganan darurat," tegas Thomas dalam dialog bersama masyarakat di halaman Kantor Kecamatan Landono, Kamis (1/12), kemarin.
Sementara itu Bupati Konsel, Surunuddin Dangga meminta agar Pemprov Sultra secepatnya memperbaiki ruas jalan Landono - Motaha. Sebab, jalur tersebut adalah jalur utama distribusi hasil pertanian, sebagai penopang kebutuhan warga di Kota Kendari.
"Jalan ini cukup penting dalam memastikan roda perekonomian daerah berjalan lancar. Saya juga minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR untuk bekerja sama dengan Pemprov Sultra agar perbaikan jalan secepatnya dilakukan," ujar Bupati Surunuddin.
Bupati Konsel dua periode itu menyebut permasalahan jalan itu sudah berlangsung lama. Bahkan Pemkab Konsel sudah sering mengoordinasikan kepada Pemprov Sultra. "Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi baik secara lisan maupun tertulis," ungkapnya.
Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo mengapresiasi tindakan darurat yang akan dilakukan Kementerian PUPR yang sekaligus menjawab aspirasi masyarakat.
"Rusaknya kondisi jalan kita bukan mengada-ada. Kurang lebih lima tahun kita menderita, sementara jalan poros di jalur poros Ambaipua - Motaha sampai ke Lambuya adalah lintasan strategis. Karena menghubungkan tiga kabupaten yakni Kolaka Timur (Koltim), Kolaka, dan Kolaka Utara (Kolut)," ungkap Irham.
Selain menjadi lintasan antarkabupaten, jalur tersebut juga menjadi jalan strategis bagi masyarakat yang mayoritas petani. Misalnya di Kecamatan Sabulakoa, yang jadi penyuplai 70 persen hasil pertanian bagi Kota Kendari.
"Kalau jalan ini tak kunjung dibenahi, artinya perputaran ekonomi masyarakat terhambat. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang setia setiap saat berjuang menginisiasi perjuangan ini," kata Irham.
"Mewakili masyarakat berharap kehadiran para pemangku kebijakan di pemerintah pusat mampu memberi solusi terkait permasalahan ini," sambung Irham.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengapresiasi perjuangan masyarakat Konsel. Menurutnya, perjuangan perbaikan infrastruktur jalan demi kemajuan daerah. "Kami sadar, jalan ini bukan kewenangan nasional tapi ini kewenangan Pemprov, namun bukan berarti tidak ada jalan. Manakala daerah dalam kesulitan, dan daerah tidak sanggup membiayai, maka negara boleh hadir menuntaskan permasalahan yang ada," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo mengatakan, bahwa pihaknya selalu mendukung kebijakan dan mengawal kebijakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
"Kami pihak kepolisian menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja dan pengelola pada saat pekerjaan jalan poros Landono - Motaha berlangsung. Saya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga Kamtibmas dan tidak menimbulkan permasalahan yang bisa merugikan diri pribadi ataupun kelompok," tandas AKBP Wisnu Wibowo. (ndi/b)
Kementerian PUPR Segera Janji Benahi Jalan Rusak
