--Pemkab Buteng Menatap Pembangunan Tahun 2023--
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Tahun 2023 tengah bergulir di DPRD Buteng. Penjabat (Pj) Bupati Buteng, Muhammad Yusup memastikan postur anggaran yang diajukan adalah untuk kepentingan rakyat.
Pj.Bupati Buteng Muhammad Yusup mengatakan, belanja daerah tahun 2023 difokuskan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembangunan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pengendalian inflasi daerah.
Program prioritas yang dimaksud, pertama, penataan kawasan perkantoran Labungkari yang dimulai dengan pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD. “Saya sudah berkomitmen untuk membangun perkantoran yang representatif. Kita bangun sebagai pusat pelayanan. Ini menjadi sangat prioritas bagi saya karena ini merupakan ikon bagi daerah di samping sebagai pusat pelayanan. Rencananya selesai di tahun 2023,” ujar Pj.Bupati Muhammad Yusup saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/11), kemarin.
Kata Kepala BPBD Sultra itu, seyogyanya pembangunan kantor bupati membutuhkan anggaran Rp76 miliar. Namun karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, ia hanya mengajukan anggaran Rp50 miliar dalam RAPBD. Targetnya, kantor tersebut nantinya sudah dapat ditempati.
Kekurangan anggaran itu kemungkinan akan ditutupi dengan dukungan pembiayaan dari Pemprov Sultra sedikitnya Rp15 miliar. Adapun untuk kantor DPRD Buteng baru dianggarkan Rp10 miliar. “Namun kita akan lihat perkembangannya seperti apa,” ungkap Pj.Bupati Muhammad Yusup.
Pj.Bupati Muhammad Yusup menambahkan, untuk mendanai kegiatan yang sifatnya mendesak pada tahun anggaran 2023, maka pemerintah daerah akan menempuh kebijakan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah serta penghematan pada beberapa jenis belanja. Terutama pada pos belanja yang tidak secara langsung bersentuhan dengan program dan kegiatan pembangunan di Buteng.
Ia bahkan tak segan memangkas anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak memberikan kontribusi nyata. “Jangan ada pemborosan. Silakan perjalanan dinas, tapi itu berupa program. Jangan hanya rutinitas tanpa output yang berguna, tidak tentu arahnya, dan tidak jelas manfaatnya. Saya mau perjalanan dinas yang bermanfaat untuk daerah,” tegasnya.
Menurut Pj.Bupati Muhammad Yusup, akan lebih bermanfaat jika perjalanan dinas dilakukan di dalam daerah dengan mengunjungi kecamatan, desa, dan kelurahan, untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
“Ujung tombak daerah ini ada di masyarakat. Pemerintah hanya berfungsi memediasi dan memfasilitasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” tambahnya.
Program prioritas kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Hal itu akan diwujudkan dengan pendirian koperasi modern. Melalui koperasi ini, potensi yang dimiliki Buteng akan dikelola seoptimal mungkin oleh masyarakat sendiri.
Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan. Pj.Bupati Muhammad Yusup berkomitmen melanjutkan perbaikan dan peningkatan jalan guna memperlancar arus distribusi barang dan jasa di Kabupaten Buton Tengah. Masih ada beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang perlu dibenahi. Khusus untuk infrastruktur jalan, akan digelontorkan anggaran sekira Rp100 miliar.
“Ini akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 41,3 miliar. Sisanya melalui APBD. DAK tahun ini sangat besar terutama untuk jalan. Buteng menjadi kabupaten dengan DAK tertinggi se Sulawesi Tenggara,” terangnya.
Program prioritas keempat, pengendalian inflasi daerah. Menurut Pj.Bupati Muhammad Yusup, Kabupaten Buteng siap menatap tahun 2023 yang penuh tantangan. Dengan langkah-langkah yang tepat, dirinya yakin Buteng tak akan begitu terdampak ancaman resesi ekonomi. Ia telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan stok pangan bekerja sama dengan pihak Bulog.
“Saya juga menyiapkan dana BTT (belanja tidak terduga) Rp3,6 miliar untuk persiapan itu semua, di samping kita memanfaatkan lahan-lahan kosong masyarakat dengan memberikan bantuan bibit. Kemudian ada bantuan PKH dan BLT. Lalu, bantuan dari provinsi yang sangat memperhatikan Buteng dalam menghadapi inflasi,” bebernya.
Kata Pj.Bupati Muhammad Yusup, untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan secara makro tahun 2023, maka diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan yang inovatif dan kreatif dari sisi penerimaan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Dengan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah, akan semakin memperkuat kapasitas keuangan daerah menuju kepada kemandirian fiskal.
"Untuk itu, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD agar dalam mengelola APBD harus lebih cermat, transparan, akuntabel serta tepat sasaran," pungkas Pj.Bupati Muhammad Yusup.
Untuk diketahui, pada RAPBD tahun 2023, pendapatan daerah Buteng diproyeksikan sebesar Rp665,8 miliar, meningkat sekira Rp54,6 miliar dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp611,2 miliar. Beberapa pos pendapatan daerah antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp16,3 miliar, pendapatan transfer Rp642,9 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp6,9 miliar
Sementara itu, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp746,8 miliar, meningkat Rp91,2 miliar dibandingkan tahun anggaran 2022 (sebelum perubahan) Rp655,5 miliar. Belanja daerah meliputi belanja operasi sejumlah Rp470,8 miliar, belanja modal Rp187,7 miliar, belanja tidak terduga Rp3,6 miliar, serta belanja transfer Rp84,5 miliar. (uli/b)
