KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Sayur-mayur menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi di Kolaka Utara (Kolut). Pasalnya, kebutuhan sayur mayur di daerah berjuluk Patowonua itu, masih disuplai dari wilayah lain. Sebagai upaya pencegahan inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kini intens menyalurkan bantuan bibit sayuran, komoditas pangan lainnya dan polibag ke masyarakat.
Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kolut, Taupiq, mengatakan, ketergantungan suplai kebutuhan pangan harus dikurangi. Sebab hal ini bisa memicu inflasi. Makanya, pihaknya membantu masyarakat menyalurkan bantuan bibit. Selain di Setkab, penyaluran bantuan ini juga melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Penyaluran bantuan bibit sayuran bukan kali pertama. Pemerintah juga telah menyalurkan bibit hingga penanaman bawang merah, kacang dan semangka di sejumlah lokasi di Kolut," kata Taupiq, kemarin. Pada penyerahan kali ini lanjut Taupiq, sebanyak 10 ribu bibit sayuran yang disalurkan. Terdiri dari masing-masing lima ribu bibit cabai dan tomat. Sementara sarana tanam yang disiapkan 10 ribu polybag. Untuk komoditas lain, pihaknya telah melakukan penanaman bawang merah perdana di Rante Baru dan Lasitarda. Selain itu, ada pula penanaman bibit kacang dan semangka.
"Kami berharap bantuan bibit ini bisa dirawat dengan baik. Selain bisa mencegah inflasi, hasilnya bisa menjadi nilai tambah keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami minta camat, lurah, kader PKK dan Dasawisma terlibat dalam menyukseskan program ini," kata Taupiq. Ketua DPRD Kolut, Buhari, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab. Apalagi bantuan yang disalurkan sifatnya tidak konsumtif. Dengan begitu, masyarakat bisa diberdayakan untuk kegiatan produktif. Makanya, ia siap mendukung program penyaluran bantuan bibit ini berlanjut hingga tahun 2023 mendatang.
"Kalau bantuan beras bisa langsung habis. Tapi bila bibit, kita ajak masyarakat menanam. Jadi hasilnya bisa kelihatan. Paling tidak, warga bergerak sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar. Pada dasarnya, kami siap memberi dukungan anggaran untuk pengadaan bibit. Nominalnya, tergantung pembahasan. Bisa Rp 2 miliar atau sesuai kebutuhan. Pemkab back up bibit, masyarakat yang bergerak," ujar Politikus Partai Demokrat tersebut. (mal)
