Pemprov Belum Kuasai Seluruh Lahan P2ID

  • Bagikan
Lahan kawasan P2ID tengah diperjuangkan Pemprov untuk penerbitan sertifikat.

-Tujuh Bidang Tanah Masih Bermasalah

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menguasai sepenuhnya fisik lahan Pusat Promosi Informasi Daerah (P2ID) belum terwujud. Alasannya, dokumen pendukung pembuatan sertifikat masih dikumpulkan.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Rajab mengaku masih mencari kekurangan dokumen untuk pensertifikatan lahan. Pihaknya juga terus melakukan langkah-langkah percepatan balik nama sertifikat 47 bidang tanah yang berdiri di lahan P2ID.

"Kami secara intens berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari terkait persertifikatan lahan ini. Hanya saja, masih ada tujuh sertifikat yang masih bermasalah. Karena masih ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menguasai di atas lahan yang tujuh sertifikat ini," jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, tambah dia, Pemprov telah meminta kepada pihak BPN Kota Kendari agar tidak melayani manakala ada oknum atau kelompok yang ingin menerbitkan sertifikat di lahan P2ID tersebut.

"Kami sudah minta pihak pertanahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di lahan tersebut kecuali atas nama Pemprov, " tambahnya.

Terkait tujuh sertifikat yang masih bermasalah itu, sambung Rajab, pihaknya masih berusaha mengumpulkan alat bukti pendukung agar bisa menguatkan kepemilikan lahan Pemprov. "Misalnya seperti alat bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Yang jelasnya kami masih optimistis bisa menyelesaikan lahan yang bermasalah ini, " pungkasnya. (kam/b)

  • Bagikan