Oleh : Sitya Giona Nur Alam - Ketua DPW Garda Wanita Malahayati Nasdem Sulawesi Tenggara
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- “Permasalahan sosial bangsa yang bisa diatasi dengan nilai kepahlawanan adalah masalah pengangguran, kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial dan masalah sosial lainnya.” – Nur Alam, 10 November 2012. Pernyataan yang disampaikan ayah saya saat masih menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara ketika memperingati Hari Pahlawan 10 tahun silam itu sepertinya akan terus terus relevan dengan konteksual persoalan yang terjadi sekarang ini. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tenggara hingga Februari 2022 masih sebesar 3,86 persen. Angka ini naik 0,76 persen dibandingkan dengan Februari 2020. Khusus di Kota Kendari, angka pengangguran terbuka di 2021 berada di kisaran 5,19 persen.
Sejak Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada 27 April 1964 atau sejak Kota Kendari diresmikan sebagai kotamadya pada 27 September 1995, masalah kesempatan kerja menjadi “barang langka” di Kendari. Ketika kesempatan kerja terbatas, maka terjadi over supplay dari institusi pendidikan pencipta sarjana-sarjana baru atau lulusan sekolah menengah atas dan kejuruan.
Di saat kesempatan kerja terbuka lebar, persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak bisa dipenuhi karena tidak linear dengan calon pencari kerja. Demikian pula halnya dengan kemiskinan, kerap kali kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran dan belum mengangkat harkat kehidupan warga. Penyaluran program bantuan sosial masih kurang selektif dan asal dilakukan. Selama ini, pemerintah masih sekadar memberikan “umpan” sekali pakai bagi warga untuk mencari ikan kehidupan. Padahal warga juga harus diberdayakan dengan pemberian “kail” dan “alat pancing” sehingga bisa secara berkelanjutan dan lestari dalam menjaring ikan kehidupan.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari yang saat ini kurang lebih berjumlah Rp.1,7 triliun serta dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) mencapai kurang lebih Rp.300 miliar, kiranya menjadi angka yang bisa diolah bagi kesejahteraan 350 ribu jiwa warganya. Beragam bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat seperti bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sebagainya sebenarnya sangat signifikan untuk menggerus kemiskinan. Ada hal yang selalu dilakukan ayah saya dan kelak akan saya lanjutkan di masa mendatang terkait dengan peringatan Hari Pahlawan, yakni memperhatikan kesejahteraan dan kepedulian anggota legiun veteran. Mereka adalah sosok yang berjasa memberikan kontribusi bagi tegaknya NKRI.
Mereka harus dipastikan tidak terlantar dan terlunta-lunta karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Saat peringatan Hari Veteran beberapa waktu yang lalu, saya menjumpai beberapa anggota legiun veteran yang begitu merindukan sosok ayah saya saat menjadi kepala daerah. Bukan karena semata- mata besaran nominal tunjangan, tetapi penghargaan, perhatian dan kepedulian dari pemerintah terhadap para sesepuh bangsa. Warga Kendari yang terlantar dan jompo wajib memiliki tempat penampungan yang layak dan bersih.
Demikian pula keberadaan panti asuhan untuk anak, harus pula kita pastikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran pihak swasta yang terlibat dengan aksi-aksi sosial tidak boleh diabaikan karena mereka telah berjasa membantu meringankan kewajiban negara. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial menjadi heboh pasca kejadian di Kawasan Pantai Teluk Kendari karena ulah remaja tanggung yang “memalak” pengunjung perempuan. Tidak hanya memaksa meminta uang, ulah remaja tanggung itu juga ramai karena sumpah serapahnya yang sangat tidak sopan. Selain menimbulkan ketidaknyamanan para pengunjung, citra Kota Kendari menjadi tercoreng karena daya viral dari kejadian ini menyebar hingga ke banyak daerah di tanah air.
Mengurai persoalan kasus tersebut, tidak semata membebani kesalahan pada diri remaja tanggung tersebut. Bisa jadi karena pola asuh yang salah dari keluarganya atau karena pemerintah “gagal” dalam mendeteksi adanya persoalan sosial di masyarakat. Remaja yang gagal pendidikan karena putus sekolah atau terdampak karena persoalan rumah tangga, harus menjadi perhatian pemerintah kota dan kita semua. Mereka adalah warga Kota Kendari yang harus kita entaskan dari persoalannya. Kasus pembusuran yang marak di Kendari dengan sasaran acak begitu mencoreng karena kisah itu pernah dikupas pengajar Universitas Indonesia (UI) dan dimuat di salah satu media siber. Apakah kita “membiarkan” rasa takut terus mencekam dan mengganggu ketenangan hidup warga Kota Kendari? Jangan sampai calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Kendari membatalkan kunjungan atau ada even berskala nasional yang akan dihelat di Kendari urung diadakan hanya gara-gara teror pembusuran. Kerugian besar sudah di depan mata. Data Polres Kendari selama Januari hingga Juli 2022 terdapat 67 kasus kriminalitas dan 10 di antarnya kasus pembusuran yang dilakukan pelaku dengan alasan iseng atau karena persoalan sepele. Dari semua persoalan sosial, peran perempuan tidak bisa dianggap sebelah mata. Merekalah para pahlawan yang bergerak “senyap” dan nyaris terlupakan karena tidak pernah berharap mendapat bintang tanda jasa. Membesarkan putera-puterinya dan memastikan mendapat pendidikan yang terbaik adalah perjuangan seorang Ibu yang terus dialukan sepanjang hayat.
Pahlawan di era kini tidak perlu mengangkat senjata karena ancaman fisik terhadap negara kita nyaris tidak ada. Justru perjuangan terberat dewasa ini adalah menjadi “nakhoda” sebuah perahu yang bernama rumah tangga. Perempuan menjadi soko guru atau tiang kuatnya sebuah rumah tangga. Ibu akan berjibaku mencukupkan penghasilan suami agar eksisitensi rumah tangga terus terjaga. Merekalah pahlawan-pahlawan di era sekarang. Teruslah mendidik dan merawat anak-anak dengan kasih sayang yang tercurah. “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” – Ki Hadjar Dewantara (1889-1959). (*)
