KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang "gemuk" menjadi salah satu masalah yang disuarakan Pj. Bupati Buton, Basiran, saat memulai kepemimpinannya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Basiran menilai, ada beberapa dinas yang kinjeranya bisa diefektifkan dengan melebur pada satu instansi lain.
Olehnya itu, sejak awal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut menginstruksikan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) agar melakukan kajian untuk perampingan OPD tersebut.
Dua bulan diproses, saat ini progres peleburan sejumlah dinas itu sudah masuk tahapan harmonisasi atau penyesuaian peraturan perundang-undangan secara berjenjang. "Masih harmonisasi, di Provinsi, lalu Kemendagri, nanti dikembalikan lagi ke kita," kata Basiran, Kamis (20/10).
Terpisah, Kabag Ortala Setkab Buton, Abdul Rais, menambahkan, proses perampingan OPD yang diajukan ke provinsi itu kini tinggal menunggu validasi.
“Sejauh ini sampai provinsi, tinggal menunggu jadwal Kemendagri di Bangda. Nanti dari situ, baru ada hasil,” ungkap Abdul Rais, kemarin.
Ia merinci, ada lima OPD yang diusul untuk dileburkan. Masing-masing, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Dinas Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) digabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan. (lyn)
