--Komjen Pol Andap Budhi : Mari Satukan Hati dan
Pikiran Seraya Berdoa KTT G20 Sukses
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Puncak Presidensi G20 bakal diselenggarakan di Bali pada 15 - 16 November 2022. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) masuk dalam kepanitiaan nasional Presidensi G20. Kemenkumham berkomitmen menyukseskan Kemenkumham Presidensi G20. Doa bersama pun digelar agar penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 sukses.
Doa bersama dipimpin oleh lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham, Rabu (19/10), kemarin. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengajak para pegawai Kemenkumham untuk berdoa agar tercipta suasana yang aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham
“Mari kita satukan hati dan pikiran seraya berdoa agar mendapatkan perlindungan-Nya. Semoga pelaksanaan dan setelah pelaksanaan KTT Presidensi G20 sukses dan suasana tetap aman, kondusif, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, saat kegiatan doa bersama di aula Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/10), kemarin.
Kemenkumham mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
“Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi,” ujar Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Menurut mantan Kapolda Sultra itu, Kemenkumham dalam penyelenggaraan Presidensi G20, bertugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.
“Akan datang negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik,” jelas Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Antisipasi Lonjakan Orang Asing
Dalam pelaksanaan KTT G20, Kemenkumham mengantisipasi lonjakan orang asing. Kemenkumhan menyiapkan beberapa langkah. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto merinci langkah yang dilakukan yakni peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di bandar udara (Bandara).
Agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan, akan dipersiapkan beberapa konter tambahan disamping konter reguler. "Terdapat tiga konter khusus presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsiian menjadi konter delegasi G20," ujar Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Dengan peningkatan ini, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat. Termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya. “Langkah selanjutnya, kita menyiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. Persiapan KTT G20 di Bali ini, kita tambah menjadi 64 orang. Perangkat pendukungnya juga, seperti komputer dan lainnya akan ditambah menjadi 64 paket unit,” jelas Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Selain itu, disediakan 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos, termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan. Memastikan agar layanan tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti.
"Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan," tegas mantan Kapolda Sultra itu.
Antisipasi adanya penyalahgunaan visa atau overstay, pengawasan terhadap orang-orang asing tetap dilakukan secara ketat. Diantaranya melalui pemantauaan durasi izin waktu. Pasca KTT, tim pengawasan orang asing atau tim PORA akan intensif melaksanakan tugas-tugasnya.
“Peningkaan pelayanan terhadap orang asing tidak berarti memperlemah pengawasan terhadap keberadaan mereka. Tim PORA akan bekerja lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan visa atau overstay,” jelas mantan Andap.
Untuk memperlancar tugas tersebut, kementerian di bawah komando Yasonna Laoly ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri dan Pemda.
“Khusus penanganan VVIP yang menjadi ranah TNI, saya juga sudah menitipkan kepada Panglima TNI mengenai tugas-tugas layanan keimigrasian agar terjadi sinergisitas demi terselenggaranya tugas masing-masing instansi sesuai amanat undang-undang yang diembannya masing-masing dalam rangka mendukung dan menyukseskan KTT G20 di Bali nanti,” tutup Komjen Pol. Andap Budhi Revianto. (ags/rls)
