KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas fasilitas layanan Rumah Sakit (RS) melalui pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun pengajuan pinjaman itu dibatalkan oleh Pemkab setempat sehingga pembangunan RS akan bertahap menggunakan APBD. “Ada pembangunan dan pengadaan peralatan RS yang dibiayai dari dana PEN sekira Rp 47 miliar. Akan tetapi PEN kita batalkan. Jadi kebutuhan anggaran Rp 47 miliar untuk RS kita cicil di APBD,” kata Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri saat dikonfirmasi, kemarin.
Lanjut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri itu kondisi keuangan Mubar memang sangat terbatas. Terlebih lagi pada tahun 2023 akan dilakukan pembangunan beberapa gedung perkantoran. Olehnya itu, semua akan dikondisikan tanpa mengabaikan pembanguman peningkatan kualitas pelayanan RS. “Kapasitas ril uang kita kedepan terbatas. Karena kita harus bangun kantor bupati, kantor DPRD, masjid agung. Juga ada Pileg, Pilpres dan Pilkada,” terangnya.
Katanya, pemerintah bisa menganggarkan semuanya, tetapi yang penting adalah penuhi dulu kewajiban. Misalnya, ia menginginkan ada mall pelayanan publik, tetapi uang tidak cukup maka ditinggalkan saja dulu. “Yang wajib-wajib dulu kita penuhi. Karena kalau kita mau hitung kapasitas ril pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 29 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) sekira Rp 300 miliar. Dana bagi hasil kita kurang lebih Rp 29 miliar. Dana Alokasi Khsuus (DAK) 2023 kita belum tahu. Sementara yang banyak menyumbang belanja modal kita adalah DAK,” sambung mantan Kepala Bagian Umum, Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN itu.
Ia menyebutkan, peningkatan pembangunan RS Mubar merupakan hal yang wajib. Karena semua itu berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pihaknya akan berupaya agar semua bisa terlaksana dengan mengusahakan DAK. “Makanya saya sampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang punya DAK untuk mengusulkan lewat apliaksi krisna. OPD harus menyiapkan data pendukung dan sebagainya. Kemudian melihat menu-menu yang ada untuk tahun 2023. Misalkan ada pembangunan RS maka kita arahkan dananya ful ke sana. Sehingga kalau nanti bisa dibiayai melalui DAK, maka dana APBD bisa kita porsikan untuk prioritas pembangunan yang lain,” pungkasnya. (ahi/b)
