KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemprov Sultra berupaya mengatasi persoalan perubahan iklim global. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan menggelar rapat koordinasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kemarin (10/10) di Claro Hotel yang diikuti Bappeda kabupaten/ kota se Sultra.
Kesempatan itu, Pj Sekretaris Provinsi Sultra, Asrun Lio melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sultra, Muhammad Ilyas Abibu, mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah untuk menemukenali permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Yang tidak kalah penting adalah isu perubahan iklim yang melanda hampir sebagai wilayah di dunia. “Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman laut, sehingga menyebabkan menurunnya hasil tangkap ikan,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Dia melanjutkan, Pemprov pada tahun 2012 telah menyusun Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK. Tahun 2019 dilakukan kajian ulang sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Nasional tentang penurunan emisi GRK dengan target sebesar 27,3 persen, seperti tertuang dalam Rencana Pembbangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. “Implementasi kegiatan pembangunan rendah karbon di Sultra telah dilakukan sejak tahun 2010. Kegiatan pembangunan rendah karbon ini dikoordinasikan oleh Bappeda, sedangkan implementasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh instansi teknis. Seperti bidang kehutanan dan lahan gabut, energi, transportasi, pertanian dan pengelolaan limbah serta kelautan dan perikanan,”ungkapnya.
Dia menjelaskan, alokasi dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan untuk penanganan pembangunan rendah karbon baik itu Pemprov Sultra maupun pemerintah kabupaten/kota masih belum memadai karena belum terlaporkan secara maksimal. “Oleh karena itu melalui Rakor ini, diharapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemprov Sultra dan kabupaten/ kota aktif melakukan pelaporan melalui aplikasi Aksara yang telah disediakan oleh Bappenas terhadap kegiatan yang terkait upaya penurunan emisi GRK. Agar pelaporan, pemantauan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara terpadu,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert Maturbongs, mengatakan, Rakor ini dilakukan sebagai upaya Sultra dalam menurunkan emisi GRK yang saat ini menjadi isu nasional maupun global. “Alhamdulillah untuk sementara potensi efek dari GRK itu masih terjaga dan ada kecenderungan untuk menurun. Tetapi untuk menurunkan secara signifikan, kita pikir itu agak susah, karena salah satunya tingginya mobilitas penduduk. Paling tidak apa yang kita sudah capai, kita jaga,”tutupnya. (jib/c)
