Upaya memberantas penangkapan ilegal diperhadapkan tantangan kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan seringkali menjadi penyebab nelayan mengabaikan bahaya kerusakan ekosistem laut dari aktivitas yang mereka lakukan.
Melalui PAAP, Jena tak lelah berkampanye. Usahanya tidak sia-sia. Masyarakat pesisir Siotapina dan Lasalimu Selatan makin sadar pentingnya menjaga keberlangsungan laut. “Saya bisa katakan sudah 85 persen tingkat kesadarannya,” kata Jena.
Pernah sekali, Jena bersama Divisi Pemantauan PAAP Lasinta Lape-Lape memergoki tiga orang nelayan hendak mengangkut batu karang dari perairan Lasalimu Selatan tepatnya di Kawasan Larang Ambil (KLA). Zona pemijahan ikan yang tidak boleh dimasuki siapapun.
Nelayan dari luar itu mengaku membutuhkan batu untuk perlengkapan memancing. Jena tak percaya. Jumlah batu yang diangkut sangat banyak. Batu-batu itu dimuat ke dalam perahu sepanjang tiga meter. Dengan hati-hati, Jena memahamkan agar tidak memasuki KLA. Peringatannya direspons positif.
Lain orang, lain pula isi kepala. Jena mengisahkan kejadian mengerikan tiga tahun silam. Sekelompok pembom ikan mengejar balik polisi yang mengadang mereka. "Malah polisi yang hampir celaka. Mereka mengejar balik polisi menggunakan bom. Untung bom yang dilempar tidak meledak,” ujarnya.
Mengurangi Marjinalisasi Perempuan di Sektor Perikanan
Dari penelitian Rare Indonesia, sejauh ini, perempuan belum dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan penting. Padahal, pelibatan perempuan dalam pengelolaan perikanan sangat penting untuk industri perikanan yang berkelanjutan.
Di Kabupaten Buton, perempuan nelayan yang aktif meti-meti (baca: aktivitas mencari ikan saat air laut surut) menerapkan perilaku penangkapan yang ramah lingkungan. Seperti, tidak merusak batu karang, secara sukarela bekerja untuk merehabilitasi ekosistem mangrove, serta mengampanyekan perilaku positif dalam menjaga ekosistem laut.
Karenanya, diperlukan upaya nyata dari semua stakeholder terutama pemerintah untuk mengurangi marjinalisasi perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka di sektor perikanan.
Di Kabupaten Buton, pemerintah setempat telah menunjukkan political will dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pengelolaan perikanan. La Bakry, saat masih menjabat Bupati Buton, mendukung program PAAP. Hal itu sejalan dengan salah satu misi Pemda Buton di era kepemimpinan La Bary yakni mendorong peran perempuan dalam pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Buton.
