Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tak menampik jika selama ini para kader posyandu belum mendapatkan insentif dari pemerintah. Olehnya itu, dirinya bertekada agar para kader bisa menerima haknya.
"Memang kemarin ada kesalahan, kader posyandu kemarin itu belum jelas melekat ke dinas mana. Apakah di Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB). Sekarang kita lekatkan di Dinas Kesehatan, supaya clear," pungkasnya.
Berdasarkan data Disdalduk dan KB, jumlah kader posyandu di Kota Kendaru tercatat sekira 525 orang. Itu sudah termasuk Bidan, Tim Penggerak PKK, dan Pendamping Keluarga Berkualitas (PKB). (b/ags)
