KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Wakatobi diminta untuk selalu aktif menyosialisasikan terkait pentingnya mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan). Penegasan tersebut disampaikan Bupati Wakatobi, Haliana. Sebab diakuinya, masih banyak masyarakat yang belum masuk dalam kepesertaan tersebut. Padahal menurut Haliana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 23 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 untuk BPJS Kesehatan tersebut. Hal ini juga bagian dari implementasi program Merdeka Sehat yang dicanangkannya.
“Jadi, Kades dan lurah agar selalu sosialisasikan di wilayahnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terlewatkan dengan kebijakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini penting, apalagi tahun 2022 kita alokasikan anggaran yang cukup besar untuk BPJS Kesehatan. Masih ada sekitar 8 persen warga Wakatobi belum masuk, karena terkendala data kependudukan,” ungkap Haliana, Kamis (22/9).
Wakatobi-1 itu juga telah mengimbau kepala Puskesmas untuk bekerja sama dengan kepala desa/lurah dibawah koordinasi Camat setempat. Kaitannya dengan pengoperasian mobil ambulans yang telah diserahkan belum lama ini. Hal ini penting sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat Wakatobi dalam program Merdeka Sehat. Ia juga menambahkan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus diimplementasikan sesuai standar.
"Tentu dibutuhkan pembenahan khususnya persiapan rujukan pasien dari setiap Puskesmas. Apalagi Kabupaten Wakatobi terdiri dari pulau-pulau, tentu pelayanan prima sangat diharapkan. Jadi, RSUD Wakatobi sebagai sasaran awal pasien rujukan dari Puskesmas, harus melakukan pembenahan disemua lini. Sehingga anggaran BPJS tidak lagi harus dimanfaatkan RSUD di daerah lain,” pungkas Haliana. (b/thy)
