Hanya Kuota Tenaga PPPK
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tahun ini, pemerintah pusat akan kembali merekrut aparatur sipil negara (ASN) secara nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan hanya butuh tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Para pencari nomor induk (NI) PPPK yang kesuksesannya tertunda pada seleksi tahun lalu, dipastikan akan bertarung lagi tahun ini.
Pemerintah daerah kabupaten/kota di Sultra sudah mengusulkan kuota PPPK tahun 2022. Sayangnya, hanya sebagian yang terbuka menyampaikan kuota usulannya. Selebihnya, masih belum mau membeberkan tingkat kebutuhan pegawai di daerahnya. Alasannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pemerintah pusat. Padahal jika jumlah usulan diketahui publik, tidak akan memengaruhi bertambah atau berkurangnya kuota yang diberikan pemerintah pusat.
Usulan tenaga PPPK pemda kabupaten dan kota di Sultra bervariasi. Pemprov Sultra mengusulkan sekira 3.893 tenaga PPPK. Rinciannya, PPPK guru diusulkan sebanyak 3.600 lebih dan PPPK non guru sekira 293 orang. Kepala Subbidang (Kasubid) Formasi BKD Sultra Hadrawati Yusuf mengatakan meski belum ada juknis dari pemerintah pusat tetapi pihaknya telah mengusulkan kuota.
"Sampai saat ini masih menunggu dari Kemenpan-RB terkait pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," ujarnya kepada Kendari Pos dalam sebuah kesempatan.
Pemkot Kendari turut mengusulkan 731 tenaga PPPK ke Kemenpan RB. Seluruh formasi yang diusul adalah tenaga guru. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, Zulqidah Taridala mengatakan, ratusan formasi PPPK yang diusulkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan PPPK dan kemampuan daerah.
"Kami usul berdasarkan kemampuan daerah. Karena upah PPPK yang dianggarkan pemerintah pusat hanya satu tahun pertama saja. Setelah itu belum jelas apakah dianggarkan lagi oleh pusat atau dikembalikan ke daerah," ujar Zulqaidah, kemarin.
Usulan formasi guru PPPK berdasarkan permintaan dari Kemenpan RB. Berbeda dari tahun sebelumnya, ada penerimaan CPNS dan PPPK. Saat ini BKPSDM Kota Kendari masih menunggu kuota guru PPPK dari Kemenpan RB. Zulqaidah berharap seluruh usulan bisa diakomodir apalagi ratusan formasi yang diusul akan diisi oleh tenaga honorer yang sudah mengabdi cukup lama.
Sama seperti daerah lain di Bumi Anoa, Pemkab Kolaka juga mengusulkan 326 kuota tenaga PPPK. "Kuota itu untuk formasi guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Semuanya adalah PPPK," ujar Kepala BKPSDM Kolaka, Hj Andi Wahidah saat dihubungi Kendari Pos, Kamis (15/9), kemarin.
Sayangnya, dari jumlah usulan tersebut, Wahidah belum dapat menyebutkan berapa formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB untuk Pemkab Kolaka. "Saya belum buka kuota formasi yang diberikan oleh Kemenpan RB. Sebab itu ditujukan kepada pak bupati. In Sya Allah besok (hari ini, red) saya serahkan ke bupati karena hari ini (kemarin, red) saya baru balik dari Jakarta," kata Wahidah.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kolaka Timur, Andi Muhammad Iqbal Tongasa mengatakan Koltim merupakan daerah yang baru mekar sembilan tahun. Pemkab Koltim sangat membutuhkan banyak membutuhkan tenaga ASN.
"Tahun ini, kami mengusulkan 1.061 kuota tenaga PPPK. Usulan itu terbagi atas tenaga kesehatan sebanyak 283 orang dan tenaga guru sekira 778 orang," ujar Sekda Pemkab Koltim AM Iqbal Tongasa, Kamis (15/9), kemarin.
Pemkab Buton turut mengusulkan kuota PPPK tahun 2022. Pj.Bupati Buton Basiran mengatakan, jumlah PPPK yang diusulkan sekira 924 orang. Rinciannya, tenaga guru (TK, SD, SMP) sebanyak 446 orang. "Sedangkan tenaga kesehatan 373 orang, dan tenaga teknis sekira 105 orang," ujarnya, kemarin.
