KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Ngobrol warga bareng Basiran (Ngopi Wa Engran) diluncurkan perdana Jumat (9/9) pagi. Itu merupakan wadah berkumpulnya jajaran pemerintah dengan warga. Konsepnya, warga bicara, mengeluh dan meminta sebebas-bebasnya. Pemerintah menjawab dan memberikan klarifikasi seterang-terangnya kepada masyarakat. Tak heran, program yang diinisiasi Pemkab dan Kejari Buton itu disambut hangat warga dan menjadi ajang curahan hati mereka ke pemerintah. Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton, Asnawi Jamaluddin, menjadi moderator.
Pj. Bupati Basiran sendiri lebih banyak bertindak sebagai notulen, mencatat semua keluhan dan saran warga. Setelahnya itu, Ia menyuruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjawab satu demi satu apa yang disampaikan warga. Dalam tatap muka itu, sejumlah masalah yang diungkap warga antara lain persoalan sampah di ibu kota Pasarwajo mulai dari pasar, tempat penampungan sementara hingga pesisir yang dinilai cukup kumuh. “Kadang satu bulan sekali baru ada mobil sampah lewat. Dari pada bertumpuk di rumah atau di jalan, warga kadang membuang ke laut. Lucunya lagi, iuran sampah Rp 3500 perbulan tiap rumah tetap ditagih ke warga,” keluh salah satu perwakilan masyarakat.
Kemudian masalah lampu jalan sebagian besar tak berfungsi. Sejak pukul 20.00, Pasarwajo sudah tampak seperti kota mati, warga takut beraktivitas di luar rumah karena alasan gelap. Masalah lain, banyak warga miskin yang sudah terdata namun tak masuk dalam kepesertaan BPJS, padahal setiap tahun RT/RW selalu ditugasi menyerahkan data update. Menjadi semakin kompleks saat hasil tangkapan nelayan dalam jumlah besar tak punya tempat penampungan yang akhirnya harus dijual murah. Soal gaji RW yang dinilai minim juga ikut disuarakan. Masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdalih jika tidak maksimalnya pelayanan pengangkutan sampah karena rusaknya armada pengangkut. Enam unit armada milik DLH sudah tua dan naasnya selalu rusak bersamaan. “Soal ini sudah saya laporkan ke Pak Bupati bahwa kita butuh armada dan Insya Allah disahuti tahun 2023 nanti,” kata Kepala DLH Buton, Salmin.
Terhadap semua keluhan warga itu, Basiran menegaskan harus ada tindak lanjut dari semua OPD. Pekan depan, dalam acara yang sama, Ia tak ingin mendengar keluhan yang sama dari warga. Meski belum bisa teratasi, paling tidak sudah ada respon pemerintah untuk memberi solusi. “Lampu jalan tadi sudah oke, tahun ini diganti. BPJS nanti Kadis Sosial turun langsung ke lapangan, gaji RW kita akan lihat kebijakan fiskal. Mmudah-mudahan bisa ditambah Rp 500 ribu perbulan, semua yang bapak ibu sampaikan sudah saya catat dan akan cek lagi minggu depan apa sudah berbuat atau belum OPD-nya,” papar Basiran.
Ia memastikan Ngopi Wa Engran itu akan terus digelar berkelanjutan. Warga seluruh kabupaten Buton bisa menyampaikan keluhannya secara langsung setiap hari Jumat di alun-alun Takawa. “Ini cara kita lebih dekat dengan warga, mendengar apa maunya mereka. Saya juga mau bukan hanya laporan sepihak dari Kadis yang jadi acuan tapi terpenting suara masyarakat,” tambahnya. (b/lyn)
