KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Memasuki bulan kesembilan tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah akan mengevaluasi kondisi ekonomi makro di wilayahnya. Jika terjadi ketidaksesuaian kondisi dengan kebijakan umum anggaran (KUA), maka akan berdampak pada perubahan atau pergeseran terhadap nota keuangan daerah.
Sesuai mekanisme, maka perubahan itu harus kembali dituangkan dalam peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton juga dipastikan akan melakukan pergeseran anggaran. Menyoal kondisi itu, Pj. Bupati Buton, Basiran, mengaku sudah mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyelesaikan seluruh dokumen perubahan tersebut. “Saya mau minggu ini, awal September ini sudah kita serahkan ke DPRD. Itu sudah saya sampaikan ke TAPD. Tolong bekerja cepat karena itu penting sekali segera kita bahas,” katanya, Rabu (7/9).
Terkait apa program prioritas yang harus mendapat alokasi anggaran dalam draf keuangan itu, bupati menyebut beberapa diantaranya yakni urusan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan penataan ibu kota Oasarwajo. “Saya dapat amanah langsung dari gubernur, salah satu yang harus saya pastikan terselenggaranya Porprov. Setelah saya kurang lebih dua minggu di Pasarwajo ternyata ibu kota ini butuh perhatian khusus. Penataan tama, lampu-lampu jalan dan kebersihannya,” papar Basiran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton, Ahmad Mulia, mengatakan, draf APBD-P itu sudah rampung. Tinggal penyempurnaan saja. Selanjutnya, menunggu kesiapan bupati untuk memberikan pidato pengantar nota keuangan di hadapan DPRD Buton. “Insya Allah siap, sedikit lagi. Minggu ini bisa diserahkan,” janjinya, kemarin.
Soal proyeksi anggarannya, ia enggan merinci. Yang jelas, penambahan hanya bersumber Silpa dan pinjaman daerah yang tak terserap sebelumnya. “Sebagian besar hanya pergeseran program saja. Kalau kegiatan baru itu nanti dilihat. Silpa yang bisa dikelola sekitar Rp 20 miliar lebih,” tandas Ahmad Mulia. (b/yn)
