KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi dan Wakil Gubernur, Lukman Abunawas (AMAN) telah menyelesaikan periode tahun ke empat. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan. Tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari APBD dan APBN, namun juga menggunakan pembiayaan lain sebagai upaya percepatan pembangunan. Situasi sulit dihadapi saat badai pandemi Covid-19 terjadi sejak awal tahun 2020, sehingga berimbas terhadap semua aktivitas pembangunan. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengawal dan menyukseskan visi misi AMAN.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert Maturbongs, mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada periode 2015 hingga 2019 berada pada kisaran 6,5 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 0,65 persen, tingkat kemiskinan 11,52 persen dan tingkat pengangguran 6,19 persen. Dari sisi penganggaran, secara nasional APBN mengalami pemotongan dan penyesuaian (re-focussing) kegiatan. "Demikian pula terhadap sisi pendapatan daerah yang terdampak akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan. Pemerintah diperhadapkan dengan kedaruratan kesehatan dan pemulihan ekonomi disaat yang bersamaan," kata J. Robert Maturbongs, Sabtu (4/9).
Menyikapi situasi tersebut, kata dia, pihaknya melakukan readjustment berbagai program ataupun kegiatan yang diarahkan kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi. Penyesuaian itu telah dilakukan dalam perubahan RPJMD 2018 sampai 2023 terhadap berbagai target indikator makro dan kerangka pendanaan. Konsolidasi kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara hati-hati dan terukur agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. "Kebijakan pengurangan hingga penghapusan denda pajak kendaraan bermotor telah mampu menjaga ketersediaan pendapatan dan di sisi lain telah meringankan tunggakan beban pajak masyarakat," ujarnya.
J. Robert Maturbongs menerangkan, sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi juga secara aktif melaksanakan berbagai event nasional antara lain Munas Kadin dan Hari Pers Nasional. Pada skala daerah, kegiatan HUT Sultra tetap dilaksanakan. "Event tersebut memberikan dampak terhadap sektor perhotelan, restoran, transportasi dan perdagangan yang mengalami stagnasi selama pandemi Covid 19," terangnya.
Robert menjelaskan, program prioritas infrastruktur daerah yang terus dirampungkan adalah pembangunan jalan pariwisata Kendari–Toronipa. Ketersediaan infrastruktur ini diharapkan dapat menumbuhkan pusat destinasi baru dan menjadi penghubung sentral untuk kegiatan pariwasata lainnya. Demikian halnya dengan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah yang ditargetkan menjadi rujukan nasional sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Perpustakaan modern juga telah mulai dioperasionalkan. Dengan desain yang futuristik, diharapkan perpustakaan ini memberikan daya tarik untuk menjadi pusat literasi dan peradaban baru ekonomi digital, dengan berbagai pelayanan yang lebih maju.
"Koordinasi dan fasilitasi juga terus dilakukan agar program nasional tidak mengalami kendala. Pada tanggal 28 Desember 2021 lalu, Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur telah dirampungkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan tersebut dapat mengairi 3.604 hektare areal persawahan yang tersebar di Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Demikian halnya dengan Bendungan Ameroro yang saat ini telah mencapai progress fisik 30 persen dan Bendungan Pelosika dalam tahap review desain," jelas Robert.
Ia membeberkan, upaya percepatan investasi juga terus dilakukan. Pada tanggal 19 Mei 2022, Wakil Presiden telah melakukan groundbreaking pembangunan industri pengolahan nikel di Kabupaten Konawe Utara. Tahap persiapan pembangunan industri smelter juga telah disepakati di Kabupaten Kolaka Utara dengan produk akhir mixed sulfide precipitate (MSP) untuk kebutuhan industri baterai dan stainless steel. Teknologi yang digunakan adalah hydrometalurgi high pressure acid leaching (HPAL) dengan kapasitas produksi MSP sebesar 144.000 ton per tahun. Secara bertahap, kebutuhan tenaga kerja dapat mencapai 30 ribu orang.
"Sinyalemen pemulihan ekonomi di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan pertumbuhan menjadi 4,1 persen di tahun 2021 dan pada triwulan II tahun 2022 telah mencapai 4,78 persen. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11,46 persen dan pengangguran 6,16 persen," bebernya. Robert menambahkan, kondisi tersebut perlu dicermati paska kebijakan kenaikan harga BBM yang akan berdampak terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Pihaknya terus melakukan perencanaan dan pencapaian target pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan juga melibatkan para pemangku kepentingan lain dari unsur akademisi, organisasi non pemerintah dan masyarakat. "Prinsip keberhasilan pembangunan tidak hanya dari sisi indikator ekonomi, tetapi juga keseimbangan lingkungan dan sosial-budaya masyarakat, tetap menjadi landasan kebijakan," tandasnya. (ali/adv)
