Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara
--Terus Benahi Sejumlah Infrastruktur Jalan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terus berupaya melakukan pembenahan infrastruktur jalan yang ada. Itu merupakan pengejawantahan program prioritas pasangan Gubernur, Ali Mazi dan Wakilnya, Lukman Abunawas (AMAN) sebagai kepala daerah periode 2018-2023. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menjelaskan, panjang jalan keseluruhan di daerah ini mencapai 12.864,84 kilometer. Dari bentangan tersebut, terdiri atas jalan negara/nasional sepanjang 1.495,84 kilometer, halan provinsi 1.009,28 kilometer dan akses transportasi yang menjadi tanggung jawab 17 kabupaten/kota sepanjang 10.359,72 kilometer.
“Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 ini, sepanjang 4.054,04 kilometer diantaranya sudah berstatus baik atau mantap. Kemudian 3.834,73 kilometer berstatus sedang. Ada 3.259,93 kilometer rusak dan sisanya sepanjang 1.716,14 kilometer masih rusak berat,” rinci Burhanuddin. Dari jumlah tersebut, kata Penjabat (Pj) Bupati Bombana itu, sepanjang 1.009,28 kilometer yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi kondisinya telah diaspal dengan baik atau sudah mantap sekira 825,49 kilometer. 183,78 kilometer sisanya masih dalam tahap perbaikan yang akan segera dituntaskan pada tahun 2023 mendatang.
“Untuk jalan provinsi sendiri, jalan kategori mantap (baik/sedang) sudah mencapai 81,79 persen atau sekira 825,49 kilometer. Sementara yang belum mantap (rusak/berat) tinggal 18,21 persen atau 183,78 kilometer,” sebutnya. Mantan Pj Bupati Konkep tersebut menjelaskan, fokus Pemprov dalam membangun dan membenahi infrastruktur jalan dalam empat tahun terakhir cukup tinggi. Utamanya pada wilayah perbatasan yang menghubungkan antar daerah. “Ini dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antar wilayah dan sebagai bentuk penciptaan aksesibilitas yang baik dalam mendukung pergerakan orang serta barang,” jelasnya.
Lebih jauh, kata Burhanuddin, Pada tahun 2021, sejumlah jalan penghubung batas antar kabupaten dan wilayah dalam provinsi Sultra juga ditingkatkan. Seperti peningkatan jalan Wawotobi, batas Kabupaten Konawe dengan Konawe Utara, sepanjang 5,54 kilometer yang menyerap anggaran Rp 13,46 miliar dari dana alokasi khusus (DAK). Kemudian peningkatan jalan Pohara-Andepali yang menghubungkan Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan sudah terealisasi 1,95 kilometer dengan nilai kontrak Rp 7,38 miliar, juga dari DAK.
“Selanjutnya rehabilitasi jalan Poli-polia batas Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Realisasi sepanjang 1,4 kilometer, dengan pagu anggaran Rp 2,8 miliar dari dana alokasi umum (DAU). Peningkatan jalan Langara-Bobolio di Konawe Kepulauan sekira 3,2 kilometer dengan nilai kontrak Rp 7,76 miliar. Peningkatan jalan Maligano yang merupakan perbatasan Kabupaten Muna dan Buton Utara yang tercapai 5 kilometer dan nilai kontrak Rp 12,37 miliar dari DAK. Rehabilitasi jalan Wakuru, batas Kabupaten Buton Tengah dengan realisasi tercapai 3,12 kilometer dengan nilai kontrak Rp 6,37 miliar dari dana DAU," paparnya. Juga ada rehabilitasi jalan Waara-Wamengkoli di Labupaten Buteng dengan realisasi 0,75 kilometer dengan pagu anggaran Rp 2 miliar bersumber dari DAU.
Burhanuddin menyimpulkan pada tahun 2021, rekapan keseluruhan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Pemerintah Provinsi Sultra yang telah dilakukan, utuk program pembangunan jalan ada 4,55 kilometer, peningkatan jalan 15,39 kilometer dan rehabilitasi jalan 18,86 kilometer. Pemeliharaan berkala jalan, 3,98 kilometer, pemeliharaan rutin jalan 140,55 kilometer. “Kemudian pembangunan jembatan 21,7 meter. Rehabilitasi jembatan 50,78 meter. Pemeliharaan berkala jembatan 98,33 meter, pemeliharaan rutin jembatan 116, 53 meter. Ini rekapan secara keseluruhan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2021 dari Pemprov Sultra,” simpulnya.
Sementara di tahun 2022 ini, ada beberapa target dari Dinas Bina Marga untuk pembangunan jalan dan jembatan. Sekarang dalam proses pelaksanaan pekerjaan adalah pembangunan jalan Kendari-Toronipa. Pembangunan jalan tiga ruas lainnya terdiri dari satu ruas by pass Bota Baubau,dan dua ruas jalan di Kabupaten Buton. Penanganannya diintervernsi oleh Pemprov Sultra dan selanjutnya akan dihibahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing. “Kemudian rekonstruksi atau peningkatan jalan dengan target 25,8 kilometer. Diantaranya seperti peningkatan jalan di Mataiwoi-Abuki Konaweeha Hulu, peningkatan jalan Buburonta dan peningkatan jalan batas Kabupaten Konawe-Belalo,“ urainya.
Selanjutnya untuk rehabilitasi jalan dengan target 25,33 kilometer, diantaranya rehabilitasi jalan Ambaipua-Motaha, Ronta-Lambale dan Puunggaluku-Alangga. “Untuk pemeliharaan berkala jalan, pembangunan drinase di ruas jalan provinsi dengan target 6,198 kilometer. Kemudian pemeliharan rutin jalan 41,85 kilometer di ruas jalan provinsi. Selanjutnya pergantian jembatan dengan panjang keseluruhan 12,4 meter, terdiri dari satu jembatan di Buton dan satu di Butur,” rincinya.
Pada tahun 2022 ini, program perbaikan jalan penghubung antar kabupaten masih terus dilanjutkan pada sejumlah wilayah seperti jalan Wabula-Burangasi, penghubung antara Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Kemudian pembangunan jalan By Pass-Waruruma di Kota Baubau, jalan batas Kabupaten Buton-Bubu, Buton Utara, jalan batu Putih-Porehu-Tolala di Kolaka Utara, jalan Bonetondo-Marobo di Muna dan sejumlah ruas jalan lainnya. "Kemudian sejumlah ruas jalan yang sempat menjadi keluhan masyarakat juga satu persatu dibenahi. Seperti jalan ruas Ambaipua-Motaha yang tahun ini diaspal sepanjang 3,4 kilometer, sumber anggarannya dari DAU 2022. Kemudian ada juga peningkatan jalan Mataiwoi, Abuki-Jembatan Konaweeha hulu yang dilanjutkan rehabilitasinya dengan total anggaran Rp 10,2 miliar sepanjang 4,6 kilometer yang sumber anggarannya dari DAK,” sebut Burhanuddin lagi.
Ditambahkan, ada juga pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Muna (Laiba) dan Buteng (Lakapera) dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional Sultra dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar melalui Kementerian PUPR (APBN). “Sehingga diharapkan dengan anggaran tersebut bisa menuntaskan jalan provinsi yang ada di dua kabupaten itu pada tahun 2022,”terangnya. Selain pembangunan serta perbaikan jalan, Dinas SDA dan Bina Marga telah membangun 570 jembatan yang tersebar di beberapa wilayah. Dalam pengerjaannya itu terdiri atas pembangunan, pergantian, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jembatan. “Pengerjaan jembatan ini merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan,” tandasnya. (kam/adv)
