--Lampaui Target, Tapi Pajak dan Retribusi Masih Rendah
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton sudah melampaui target per 31 Juli lalu. Dari target Rp 27 miliar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat pemasukan daerah dari sumber-sumber PAD yang ada, sudah Rp 31 miliar. Meski angka itu membanggakan, namun belum bertumpu pada sektor pajak dan retribusi lokal. Penerimaan daerah masih didominasi pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain.
Dari data yang diperoleh dari Bapenda, tercatat pajak daerah baru Rp 1,6 miliar yang dikutip. Sementara targetnya Rp 3,5 miliar. Padahal sumber pajaknya begitu banyak. Mulai dari pajak hotel dan tempat hiburan, pajak bumi dan bangun, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, hingga pajak air tanah dan penerangan jalan. Lebih parah lagi pada item retribusi daerah, baru terealisasi 45 persen. Yakni Rp 3,9 miliar dari Rp 8,2 miliar yang ditargetkan.
PAD Buton ditopang oleh penyertaan modal Perbankan. Saat ini, Pemkab Buton sudah kebagian Rp 9,5 miliar dari Bank Sultra sebagai laba dari saham yang diinvestasikan. Pemasukan terbesarnya ada pada pendapatan lain-lain, diantaranya dana bagi hasil pajak kendaraan dan pajak pertambangan dari Pemerintah Provinsi. Totalnya sejauh ini sudah Rp 16 miliar dari target Rp 5,3 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bependa) Kabupaten Buton, La Ode Aeta, mengakui, realisasi pajak dan retribusi daerah masih rendah. Dalihnya, karena pendapatan masyarakat baru berangsur stabil seiring melandainya Covid-19. Meski begitu pihaknya masih terus berupaya keras untuk terus memaksimalkan seluruh potensi yang ada. "Seperti pajak hotel itu kurang, karena huniannya juga sangat sedikit, rumah makan juga begitu. PBB ini masih kita upayakan bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Untuk BPHTB kita juga sudah kerja sama dengan Pertanahan," jelasnya.
Untuk diketahui, tahun 2021 lalu capaian PAD Kabupaten Buton berada pada angka Rp 38 miliar. Tahun ini ditarget hanya Rp 27 miliar. Alasannya, Bapenda belum berani memasang target sebab perekonomian masyarakat dan daerah belum stabil. "Kita tidak berani pasang target terlalu tinggi, karena kalau tidak tercapai malah jadi piutang. Tapi di APBD Perubahan nanti kita lakukan penyesuaian lagi, akan kita tingkatkan," komitmen La Ode Aeta. (b/lyn)
