KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembangunan suatu wilayah tak hanya bisa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kondisi tersebut dipahami benar oleh Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur), Muh. Ridwan Zakariah. Sekretaris Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara itu kemudian menemui Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia, Moeldoko, untuk meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya merealisasikan program prioritasnya menata Butur. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sayap Timur Lama-Kantor Staf Presiden (KSP), jalan Veteran III/2, DKI Jakarta.
Di sela pertemuan, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengajak Ridwan Zakariah berdiskusi terkait isu percepatan pembangunan, khususnya di Kabupaten Butur. "Apa yang bisa saya bantu untuk percepatan pembangunan Buton Utara," ujar Moeldoko, akhir pekan lalu. Ridwan Zakariah melaporkan garis-garis besar skala prioritas utama pembangunan di otoritanya, sekaligus menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan Staf Ahli Utama KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Nelson Siagian.
Mantan Sekretaris Kabupaten Buton itu menjelaskan, potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Butur, termasuk kendala dalam pelaksanaan pemerintahan umum. Menurutnya, potensi SDA Buton Utara perlu mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama Pemerintah Pusat, baik itu masalah kawasan hutan lindung, potensi tambang, termasuk pengelolaan kawasan hutan mangrove yang memiliki luasan hingga 15,3 ribu hektare. Itu, terluas di Sulawesi Tenggara," ungkap Ridwan Zakariah.
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko merespon positif tentang keberadaan mangrove. Sebab, hutan bakau merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan menurunkan abrasi laut dan juga meredam magnitude bencana gelombang tsunami. Sehingga eskalasi bencana dan potensi kerugian, serta korban dapat direduksi. "Mangrove juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon empat sampai lima kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. Semua keunggulan ekosistem mangrove tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan," papar Moeldoko.
Disamping itu, hutan mangrove juga dapat dijadikan destinasi wisata dan bagi daerah yang dapat merawat dan melestarikannya, akan mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan anggaran. Selanjutnya, pihaknya berharap kepada Bupati Butur agar program percepatan pembangunan daerah perlu ditindaklanjuti bersama dengan kementerian terkait. "Ajukan saja ke kementerian terkait dan tembusannya ke KSP, nanti saya fasilitasi mengundang menteri tersebut dan mempertemukan dengan Pak Bupati. Insya Allah akan selesai," janji mantan Panglima TNI di era kepemimpinan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Dalam pertemuan hingga dua jam tersebut, Bupati Butur bersama Sekretaris Kabupaten, Muhammad Hardhy Muslim, juga sekaligus meminta kesediaan waktu Kepala Staf Kepresidenan RI itu untuk menghadiri Festival Budaya Pesisir yang direncanakan akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Moeldoko menyatakan kesanggupannya untuk hadiri sekaligus ingin meninjau langsung kawasan hutan mangrove di Desa Langere dan Koepisino. (b/had)
