KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Usai sumpah jabatan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buton oleh Gubernur Sultra Ali Mazi di Aula Bahteramas Kantor gubernur Sultra kemarin (24/08), Drs. Basiran, M.Si langsung kerja. Ia tak muluk-muluk. Namun salah satu tanggung jawab besar yang harus ia tunaikan adalah bagaimana kendali pemerintahan di Pulau Buton itu bisa berjalan dengan optimal.
Kepala BPKAD Pemprov Sultra itu menyebut, program pertama yang harus dilakukan di Pemkab Buton adalah melakukan rapat evaluasi percepatan realisasi anggaran. "Tentu harus melakukan rapat bersama aparatur dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Buton," ungkap pria kelahiran Buton 28 Desember 1969 ini kepada Kendari Pos.
Usai mendapat amanah dari Presiden Jokowi melalui Kemendagri dan Gubernur Sultra, ia harus cepat ke Buton untuk melaksanakan tugas negara. Bagi Basiran, tanah Buton itu bukan hal baru baginya. Ia pernah menjabat sebagai camat pembantu Siontapina Kabupaten Buton pada tahun 1999. Selain itu ia juga pernah menjadi Camat Betoambari, Kota Baubau pada tahun 2001. Sehingga dengan amanah baru yang diemban ini sebagai Pj Bupati Buton , Basiran boleh dibilang pulang kampung.
Mantan Asisten I Pemprov Sultra ini mengatakan, Pemprov Sultra punya agenda besar di tahun 2022 ini. Yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dilaksanakan di akhir tahun. Kabupaten Buton sebagai salah satu tuan rumah tentu harus ada kesiapan yang matang untuk menyukseskan event olahraga empat tahunan itu.
"Olehnya itu, saya harus segera ke Pasar Wajo melakukan pertemuan dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengevaluasi meminta laporan realisasi APBD-nya. Setelah itu saya melakukan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memastikan kesiapan anggaran Porprov. Kalau pun belum, maka kita bisa usulkan di Perubahan APBD tahun anggaran 2022 agar bisa diprioritaskan anggaran Porprov ini," ucapnya.
Selain itu, dirinya akan melaksanakan rapat evaluasi terhadap realisasi program pembangunan di tahun berjalan. Termasuk melakukan restrukturisasi organisasi di lingkup Pemkab Buton. "Tentu saya harus berkonsolidasi melakukan sinergi dengan semua stakeholder yang ada di Buton. Mulai dari koordinasi kepala OPD, pejabat legislatif, dan semua elemen pemerintahan. Insya Allah hari Jumat saya sudah di sana evaluasi kinerja,"terangnya.
Menurut Basiran, banyak hal yang perlu dibenahi di daerah tempatnya ia dilahirkan itu. Selain masalah kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS), juga ada sederet program yang harus dimaksimalkan. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, birokrasi pemerintahan maupun infrastruktur dan sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
"Misalnya dari segi layanan pendidikan, kita harus ketahui apakah masyarakat sudah mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Begitu pula dari pelayanan kesehatan. Salah satu program pemerintah saat ini bagaimana percepatan penurunan angka stunting di setiap wilayah, tak terkecuali di Kabupaten Buton,"imbuhnya.
Untuk mewujudkan semua program itu, dirinya membutuhkan dukungan masyarakat terkhusus semua unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten itu. "Dan dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk bersinergi membangun Buton lebih maju. Karena tanggung jawab saya selaku Pj Bupati, tentu akan dievaluasi tiga bulan sekali. Olehnya itu saya ingingkan ada sinergi dengan semua pihak, " tandasnya. (Kam/adv)
