KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 baru-baru ini. Pada HDKD ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengingatkan seluruh Insan Pengayoman lebih meningkatkan layanan publik, perlu memahami indeks kepuasan masyarakat. Harus tahu tugas utama "core business" yakni keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM. "Kita harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergisitas kementerian maupun lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya," ujarnya.
Upacara peringatan hari jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Menusia (Kemenkumham) di Kendari, Jumat (19/8) berlangsung khidmat. Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke 77 ini terbilang istimewa. Pasalnya, baru pertama kali digelar tanggal 19 Agustus. Tahun-tahun sebelumnya, HUT Kemenkumham dirayakan setiap tanggal 30 Oktober.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra), Silvester Sili Laba mengatakan penetapan tanggal 19 Agustus melalui hasil pengkajian, penelusuran sejarah, bukti-bukti autentik, hasil wawancara dengan sesepuh dan para pakar hukum pada tahun 2021 lalu. Dari situlah, diputuskan HDKD digeser. "Penetapan hari lahir Kemenkumham ini dilakukan semata-mata untuk meluruskan dan mengembalikan substansi hari lahir Kemenkumham pada sejarah yang benar. Semula, digelar tanggal 30 Oktober," ujar Silvester Sili Laba saat membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly kemarin.
Di kesempatan itu, ia mengingatkan agar seluruh Insan Pengayoman lebih meningkatkan layanan publik. Untuk itulah, perlu dipahami item-item yang menjadi indeks kepuasan masyarakat. Di mana seluruh insan pengayoman harus tahu tugas utama "core business" yakni keberhasilan pembangunan di bidang hukum dan HAM. "Dalam rangka implementasinya kita harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan sinergitas kementerian maupun lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya," tuturnya.
Ukuran sebuah keberhasilan lanjutnya, bukan lagi sekedar memperoleh penghargaan dan seremonial belaka. Tetapi yang terpenting adalah memperoleh kepercayaan dan memperoleh legitimasi masyarakat. "Kepercayaan dan legitimasi ini ditandai dengan meningkatnya berbagai pemberitaan positif, serta menurunnya public complain dan pemberitaan negatif yang menerpa Kemenkumham," Ungkapnya.
Pertambahan usia sambung Silvester Sili Laba, harus dimaknai dengan sebaik-baiknya. Yang mana, implementasinya perlu dilakukan dengan merefleksikan kembali, evaluasi dan introspeksi diri termasuk organisasi. "77 tahun ini mungkin hanya bilangan semata. Namun di usia ini kita harus bisa memaknai bahwa, ini sebagai langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan. Dimana hal ini untuk mewujudkan Kemenkumham RI menjadi organisasi kelas dunia dan memiliki keunggulan kompetitif diera sosialsosial 5.0," jelasnya. (b/jib/adv)
